Home » » CARA MEMPERTAHANKAN GEOPOLITIK DI INDONESIA

CARA MEMPERTAHANKAN GEOPOLITIK DI INDONESIA

Written By Arif Sobarudin on Kamis, 17 Mei 2012 | Kamis, Mei 17, 2012


Nama          : Arif Sobarudin
NPM           : 1116011014
Prodi           : Sosiologi
MK             : kewarganegaraan

Cara Mempertahankan Geopolitik di Indonesia

A.   Geopolitik di Indonesia
Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografinya, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan didunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia.
Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau. Jika dilihat sekilas, hal ini adalah suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan. Dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh Bangsa Indonesia.
B.   Cara mempertahankan geopolitik di indonesia
Geopolitik Indonesia dituangkan dalam doktrin nasional Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional 
Masalah- Masalah Teritorial Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang amat luas, memiliki berbagai masalah berkaitan dengan kondisinya itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah teritorial ini antara lain, dasar geografi, demografi, serta kondisi sosial masyarakat.
Dengan begitu Negara Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari pulau-pulau  memungkinkan terjadinya perpecahan. Maka Indonesia perlu mempertahankan keutuhan sebagai Negara kesatuan yang berlandaskan ideology pancasila dan UUD 1945. Untuk mempertahankan geopolitik di Indonesia maka perlu mempertahankannya melalui jalan, yaitu;
1.     Penanaman pemahaman terhadap wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara Seperti telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk menyiasati keadaan / kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan sepanjang 3,5 Juta Mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau wawasan Nusantara justru Bertujuan untuk mempertahankan wilayah.Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana penghubung pulau, bukan pemisah. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari tanah dan air, sehingga lazim disebut sebagai tanah air.
Tujuan dari Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan kedalam;
a.       Tujuan nasional
Tujuan nasional dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 45. Pada UUD 45 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b.      Tujuan ke dalam
Tujuan ke dalam, adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial.
Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Untuk mewujudkan integrasi tanah air serta mencapai tujuan Wawasan Nusantara diatas, maka dipakailah lima asas, yaitu:
1.      Satu kesatuan wilayah;
a.       Satu wadah Bangsa Indonesia yang bersatu; 
b.      Satu kesatuan tumpah darah dengan bersatunya dan dipersatukan segala anugerah dan hakekatnya.
2.      Satu kesatuan negara;
a.       Satu UUD dan politik pelaksanaannya; 
b.      Satu ideologi dan identitas nasional.
3.      Satu kesatuan budaya;
a.       Satu perwujudan budaya nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; 
b.      Satu tertib sosial dan tertib hukum.
4.      Satu kesatuan ekonomi;
a.       Satu tertib ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; 
b.      Seluruh potensi yang ada atau yang dapat diadakan, diselenggarakan secara total untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem pertahanan keamanan. Yang meliputi subyek, obyek dan metode.
Perwujudan tanah air sebagai satu kesatuan, sudah sesuai dengan aspirasi dari falsafah Pancasila. Pelaksanaan Wawasan Nusantara akan terlihat hasilnya dengan terwujudnya suatu ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif serta melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya, kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial.
                Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk kepulauan Indonesia yang satu kesatuan dalam persatuan ini. Jadi, Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

2.           Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif
Kementerian Pertahanan antara lain bertugas merumuskan kebijakan (policy) penyelenggaraan pertahanan negara. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan harus mengacu pada landasan falsafah yang sekaligus ideologi negara yaitu Pancasila, yang pemahaman dan implementasinya adalah untuk meningkatkan efektifitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusionel, memupuk kesadaran akan pentingnya perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas perumusan kebijakan (policy) penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan dengan mengacu pada doktrin politik ‘Wawasan Nusantara’, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba nusantara, dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang serba nusantara itu. Kelengkapan dan keutuhan tata laku Wawasan Nusantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.
Inti dari prinsip-prinsip pertahanan Negara adalah
SISHANKAMRATA  (Sistem Pertahanandan Keamanan Rakyat Semesta) yang perwujudannya di bidang pertahanan tidak terlepas dari Profesionalisme TNI. Karena RI adalah Negara Hukum, maka perwujudan doktrin SISHANKAMRATA maupun profesionalisme TNI harus diberikan payung hukum. Beberapa diantara produk hukum yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut telah berhasil diundangkan,yaitu: Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI. Namun untuk menyelesaikan agenda kedua Undang-Undang tersebut, masih diperlukan beberapa produk hukum lain sebagai pendukung, antara lain: Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan, Undang-Undang Tentang Komponen Pendukung, Undang-undang Tentang Bela Negara, Revisi Undang-Undang Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, Undang-undang untuk revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, Undang-undang Tentang Rahasia Negara, Undang-Undang TentangKeamanan Nasional, dan Peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan-peraturan pelaksanaannya.Untuk menuntaskan agenda memperjuangkan kepentingan nasional tersebut, maka program legislasi Departemen Pertahanan harus mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga produk- produknya dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan sumber daya manusia dan kemandirian alutsista dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan negara, yakni upaya untuk mempertahankan: kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia.

3.     Memperkuat System pertahanan maritim
Dengan mengacu pada kondisi geografi kepulauan Indonesia yang bercirikan maritime dua pertiga wilayahnya adalah laut, makadiperlukan strategi besar (grand strategy) maritim yang sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif yang mengacu pada fakta bahwa bagian wilayah terbesar dan terluar yang harus dipertahankan adalah laut. Namun harus diingat bahwa laut (perairan) diantara kepulauan diwilayah Indonesia adalah penghubung bukan pemisah, yang membentuk kesatuan wilayah NKRI.
Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.
Daftar pustaka
1.      http://id.wikipedia.org/wiki/Geopolitik
2.      Makarim, N.A. 2004. Geopolitik . [Online]. Tersedia; http://www.kompas.com/kompas-cetak/041228/utama
3.      Tantalo, syahrio. 5 may 2012. Peran mahasiswa dalam peningkatan kesadaran bela Negara. Makalah. Lampung. Universitas Lampung (dosen PKN FMIPA)
4.      Staf ahli Politik & Hankam Jakarta, DMC. 03 Februari 2010 . Ideologi dan Politik Pertahanan NKRI[Online]
5.      http://www.scribd.com/doc/pengertian geopolitik 


Share this article :

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner