Home » » PARADIGMA FAKTA SOSIAL

PARADIGMA FAKTA SOSIAL

Written By Arif Sobarudin on Selasa, 12 Juni 2012 | Selasa, Juni 12, 2012

Exemplar paradigma fakta sosial ini diambil dari kedua karya Durkheim. Durkheim meletakkan landasan paradigma fakta social melalui karyanya The Rules of Sociological Method (1895) dan Sucide (1897). Durkheim melihat sosiologi yang baru lahir itu dalam upaya untuk memperoleh kedudukan sebagai cabang ilmu social yang berdiri sendiri, tengah berada dalam ancaman bahaya kekuatan pengaruh dua cabang ilmu yang telah berdiri kokoh yakni filsafat dan psikologi. Menurut Durkheim, riset empiris adalah yang membedakan antara sosiologi dengan filsafat. Kenyataan tentang hidup bermasyarakat nyata adalah sebagai obyek studi sosiologi menurut Durkheim, bukan ide keteraturan masyarakat (social order) yang lebih bernilai filosofis.


Fakta sosial menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi, fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu (thing) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Menurut Durkheim fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui introspeksi, fakta sosial harus diteliti dalam dunia nyata. Lebih jauh Durkheim menyebutkan fakta sosial terdiri atas dua macam :

1.  Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan
     diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata
     (external world)  contohnya arsitektur dan norma hukum.

2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (external), fakta sosial
    jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjective yang hanya dapat muncul
    dari dalam kesadaran manusia, contohnya egoisme, altrusisme dan opini.

Fakta Sosial yang berbentuk material lebih mudah difahami, misalnya norma hukum jelas merupakan barang sesuatu yang nyata ada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu, begitu pula arsitektur.

Dalam paradigma ini pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian adalah fakta-fakta sosial yang pada garis besarnya terdiri atas dua tipe, masing-masing struktur sosial (social structure) dan pranata sosial (social institution). Norma-norma dan pola nilai ini biasa disebut dengan pranata, sedangkan jaringan hubungan sosial dimana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir serta melalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan, sering diartikan sebagai struktur sosial. Dengan demikian struktur sosial dan pranata sosial inilah yang menjadi pokok persoalan persoalan penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial. 

Ada empat teori yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini seperti teori fungsionalisme structural, teori konflik, teori system dan teori sosiologi makro, dimana dua teori yang paling dominan didalamnya yakni (1) Teori Fungsionalisme Struktural dan (2) Teori Konflik.

Metode observasi tidak cocok untuk studi fakta social. Fakta social tidak dapat diamati secara langsung, hanya dapat dipelajari melalui pemahaman (interpretative understanding). Penganut paradigma fakta sosial cenderung mempergunakan metode kuesioner dan interview dalam penelitian empiris mereka. Namun, penggunaan metode kuesioner dan interview oleh para penganut paradigma fakta social ini mengandung ironi karena kedua metode ini tidak mampu menyajikan secara sungguh-sungguh bersifat fakta social. Informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner dan interview banyak mengandung unsure subyektifitas dari si informan.





1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalu tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi sutu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori Fungsionalisme Struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan Robert K. Merton sebagai penganut teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti; peranan sosial, pola-pola institusional,  proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial.

Penganut teori fungsional menganggap segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negative. Merton mengistilahkan  ‘fungsional dan disfungsional’. Contohnya; perbudakan dalam sistem sosial Amerika Serikat lama khususnya bagian selatan. Perbudakan jelas fungsional bagi masyarakat Amerika Serikat  kulit putih. Karena sistem tersebut dapat menyediakan tenaga buruh yang murah, memajukan ekonomi pertanian kapas serta menjadi sumber status sosial terhadap kulit putih. Tetapi sebaliknya, perbudakan bersifat disfungsi. Sistem perbudakan membuat orang sangat tergantung kepada sistem ekonomi agraris sehingga tidak siap untuk memasuki industrialisasi.

Dari pendapat Merton tentang fungsi, maka ada konsep barunya yaitu mengenai sifat dari fungsi. Merton membedakan atas fungsi manifest dan fungsi latent. Fungsi manifest adalah fingsi yang diharapkan (intended) atau fungsional. Fungsi manifest dari institusi perbudakan di atas adalah untuk meningkatkan produktifitas di Amerika Selatan. Sedangkan fungsi latent adalah sebaliknya yaitu fungsi yang tidak diharapkan, sepanjang menyangkut contoh di atas  fungsai latentnya adalah menyediakan kelas rendah yang luas.

Penganut Teori Fungsionalisme Struktural sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Karena terlalu memberikan tekanan pada keteraturan (order)  dalam masyarakat dan mengabaikan konflik dan perubahan sosial, mengakibatkan golongan fungsional ini dinilai sebagai secara ideologis sebagai konservatif. Bahkan ada yang menilai golongan fungsional ini sebagai agen teoritis dari status quo.

Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat menurut kacamata teori fungsional senantiasa berada dalam keadaaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula dengan institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi dinamika dalam keseimbangan.


2. Teori Konflik

 Teori Konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme structural. Tokoh utama teori ini adalah Ralp Dahrendorf. Proposisi yang dikemukakan oleh penganut Teori Konfik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut Teori Fungsionalisme Struktural. Perbedaan proposisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Menurut teori Fungsionalisme Struktural :
1. Masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi
    keseimbangan
2. Setiap elemen atau setiap institusi  memberikan dukungan terhadap stabilitas.
3. Anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan
     moralitas   umum.
4. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi latent, fungsi manifest, dan
    keseimbangan (equilibrium)

Menurut Teori Konflik :
1. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh
    pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya.
2. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasi social.
3. Keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau
    pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.
4. Konsep-konsep sentral Teori Konflik adalah wewenang dan posisi, keduanya
    merupakan  fakta sosial.  Distribusi kekuasaan dan wewenang  secara tidak merata
    tanpa terkecuali  menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis.
    Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam
    masyarakat.

Menurut Dahrendorf  kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut sebagai Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (imferatively coordinated associations).  

Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dengan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golonganyang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada di setiap waktu dan dalam setiap struktur.

Menurut Dahrendorf terdapat mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.

Pierre van Berghe (1963) mengemukakan empat fungsi konflik;
1.  Sebagai alat untuk memelihara solidaritas.
2.  Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
3.  Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
4.  Fungsi komunikasi.Sebelum konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahuai
     posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi  
     lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berada dan
     karena  itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih
     tepat.

Kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat disamping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Seperti membenarkan Hobbes yang mengatakan : bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan semua).
Share this article :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LOWONGAN KERJA

Kunjungan

Update

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner