Home » » Ideologi dan Hubungan antara Dunia Usaha Dengan Pemerintah

Ideologi dan Hubungan antara Dunia Usaha Dengan Pemerintah

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 24 Oktober 2012 | Rabu, Oktober 24, 2012

Ideologi sering berperanan dalam menentukan hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan sebagian fungsi ideologi yang tidak bisa dihindari, yang dinyatakan sebagai “kepercayaan yang juga mencakup pengertian tentang bagaimana orang berperilaku dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur”.
1. Ahli Ekonomi Terkemuka
Adam Smith dan Perdagangan Bebas
Adam Smith, mengemukakan bahwa pemerintah yang terkuat ialah pemerintah di negara yang dunia perdagangannya maju. Ia juga beranggapan bahwa keputusan ekonomi yang paling tepat dilakukan oleh individu-individu yang berhubungan langsung dengan pasar, bukan oleh badan-badang pemerintah. Teori ini menempatkan pemerintah di luar keputusan dunia usaha dan memungkinkan industri modern berkembang. Menurut Smith pemerintah tidak perlu mengurusi pendapatan atau harga, karena kompetisi akan menetapkan tingkat pendapatan dan harga sesuai dengan apa yang dianggap terbaik bagi masyarakat. Jika pendapatan dalam dunia usaha terlalu rendah, maka hal ini akan menurunkan minat para pekerja untuk mencari pekerjaan, sehingga akhirnya pendapatan harus dinaikkan. Jika gaji terlalu tinggi, maka akan terlalu banyak pelamar yang datang, sehingga para pemimpin perusahaan akan menurunkan gaji. Dengan demikian, pelamar yang tidak diterima akan pindah ke pemimpin perusahaan lainnya. Hal yang sama berlaku juga dalam soal harga; jika terlalu tinggi, maka barang dagangan tidak akan laku, sehingga ia harus menurunkan harga. Jadi, perubahan harga dan gaji akan menciptakan “tenaga yang tidak tampak” yang akan menyalurkan modal dan tenaga kerja ke arah kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Campur tangan pemerintah bukan saja tidak diperlukan, bahkan bisa merusak, karena akan mengganggu keputusan-keputusan ekonomi yang rasional. Pemikiran tersebut meletakkan dasar bagi kapitalisme (atau “perdagangan bebas”, sebagaimana biasa disebut orang).
Karl Marx dan Komunisme
Karl Marx (1818 – 1883) meninjau kegiatan ekonomi sebagai seorang ahli teori konflik. Dia melihat bahwa para pekerja menghendaki gaji tinggi, sedang para kapitalis menginginkan gaji rendah. Hal ini menciptakan antagonisme yang tidak bisa dihindari dan satu diantaranya ditakdirkan untuk kalah. Orang-orang kapitalis kelihatannya lebih kuat disebabkan oleh kekayaan dan pengaruh mereka; sementara itu, para pekerja yang lebih banyak jumlahnya, ditakdirkan untuk menang pada akhirnya. Kemudian mereka akan mengakhiri konflik dengan cara menghapuskan pemilikan modal pribadi. Itulah sebabnya istilah komunisme mengandung pengertian pemilikan bersama oleh masyarakat. dewasa ini, sejumlah negara menyatakan bahwa mereka menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ide-ide Marx, meskipun dalam kenyataannya kebijakan mereka sangat berbeda dan menyimpang dari ide-ide Marx dalam banyak hal.
Meskipun Rusia, negara Marxis tertua, telah mencapai keberhasilan dalam beberapa bidang, namun perkembangan ekonominya yang relatif lambat dan pemerintahannya yang menekan secara kejam merupakan bukti betapa tidak menariknya komunisme, sehingga banyak orang Marxis modern menolak bahwa Rusia adalah negara Marxis. Namun demikian, pandangan Marx mengenai hubungan pemerintahan – ekonomi, terutama sebagai pusat berlangsungnya konflik, tetap memiliki pengaruh. Banyak kritikus melihat setiap perubahan dalam pemerintah dengan kegiatan ekonomi dari sudut akibat yang diduga timbul dari hubungan pemerintah dengan ekonomi, dan pengaruhnya terhadap para pekerja atau kapitalis. Seringkali dikatakan bahwa jika sebuah usul tampak baik bagi para kapitalis, maka itu berarti buruk bagi para pekerja.
John Maynard keynes dan “Pengaturan yang Tepat”
J.M Keynes (1883 – 1946) lebih tepat dikelompokkan sebagai seorang ahli teori fungsional daripada seorang ahli teori konflik. Ia memandang masyarakat sebagai satu kesatuan, dimana kelompok-kelompoknya mengalami kemakmuran atau penderitaan secara bersamaan. Ia berpandangan bahwa masyarakat menderita karena dunia usaha tampaknya berada dalam suatu lingkaran kemakmuran dan depresi secara bergantian. Dalam masa makmur, dunia usaha melihat ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga perusahaan berkembang dengan cepat. Perluasan usaha biasanya melewati batas, sehingga keuntungan berkurang; lalu jumlah kegiatanpun dikurangi lagi sehingga pengangguran meningkat.
Keynes beranggapan bahwa keadaan seperti itu bisa diperbaiki dengan cara menaikkan pengeluaran defisit pada masa depresi dan menguranginya pada masa makmur. Pengeluaran pemerintah dimanfaatkan untuk membuat kegiatan ekonomi stabil. Pengeluaran defisit pada masa depresi, ketika investor swasta menurun, akan menopang kegiatan ekonomi dan membuat orang tetap dapat bekerja. Sebaliknya, penurunan pengeluaran pemerintah pada masa makmur akan memungkinkan terciptanya lebih banyak kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan swasta. Pemerintah dapat meminjam uang selama masa depresi, kemudian membangun dengan uang yang diperoleh dari pajak yang tinggi pada masa makmur.
Pemikiran Keynes sangat berpengaruh selama tahun 1930 sampai dengan tahun 1975, dan sering dimanfaatkan untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Selama masa tersebut, kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pemikiran Keynes tampaknya mampu menanggulangi masalah hubungan pemerintah dengan dunia usaha di masyarakat kapitalis, dan kepahitan depresi memang benar-benar berkurang. Semuanya itu merupakan persoalan bagaimana melakukan “penyetelan yang tepat” atas pajak, kebijakan keungan, peminjaman dan pengeluaran yang disesuaikan dengan setiap tahap perubahan dunia usaha. Namun, kemudian timbul kesulitan. Peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selamanya dapat menanggulangi akibat-akibat depresi dunia usaha yang ternyata tidak semudah yang diperkirakan dan tampaknya akibat-akibat itu mendorong ke arah terciptanya inflasi (Robets dalam Horton, 1998). Jalan keluar yang dipengaruhi oleh pemikiran Keynes memang menarik, tetapi tidak selamanya terbukti manjur.
Kritik utama terhadap kebijakan yang berdasarkan pemikiran Keynes ialah selalu ada tuntutan agar pengeluaran pemerintah ditambah lagi. Kebijakan menaikkan pengeluaran pemerintah dalam masa depresi memang disenangi, namun memotong pengeluaran pemerintah dalam masa makmur dan melunasi hutang pemerintah merupakan hal yang sulit. Para pembuat undang-undang tidak bisa menolak permintaan untuk mengeluarkan uang, jika memang ada uang tersedia. Akibat negatif kebijakan yang berdasarkan pemikiran Keynes ini, mendorong terjadinya hutang pemerintah yang selalu meningkat dan inflasi yang berkepanjangan.
Milton Friedman dan “Hukum Pasar”
Milton Friedman ialah seorang tokoh terkemuka dari aliran yang dikenal dengan nama aliran “chicago”, yang berpandangan bahwa penyimpangan dari ajaran Adam Smith merupakan penyebab utama kesulitan ekonomi, Friedman percaya pada kemampuan pasar untuk menyediakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat, bukannya apa yang para pejabat anggap baik bagi rakyat. Komunisme, perencanaan pemerintah, dan defisit pengeluaran yang bersumber dari pemikiran Keynes – semua itu merupakan suatu yang haram bagi Friedman. Alasannya yang pertama ialah semua kebijakan itu tidak bisa berhasil. Alasan yang kedua, semua kebijakan tersebut mengurangi kebebasan manusia, bukannya memperluas. Ia setuju dengan pemotongan pajak, dan berpandangan bahwa setiap kebijakan memiliki kebaikan sejauh kebijakan itu menurunkan pajak dan dengan demikian membatasi memperluas campur tangan pemerintah.
Keynes menilai pengendalian pemerintah terhadap uang dan sistem bank sebagai suatu cara untuk mempertahankan daya beli yang telah diperlunak oleh depresi. Friedman adalah seorang “moneteris” yang berpandangan bahwa kecenderungan meningkatkan persediaan uang dan pinjaman yang lebih cepat daripada persediaan barang, pasti menuju ke arah terciptanya inflasi. Friedman menilai bahwa banyak kebijakan sosial merupakan alat bagi para birokrat untuk menguasai rakyat miskin. Ia menyarankan bahwa untuk mencapai kesejahteraan manusia, diperlukan pajak pendapatan negatif. Ini berarti orang yang penghasilannya lebih rendah daripada jumlah yang dianggap pantas untuk membiayai kesehatan dan kehidupan yang layak, akan menerima uang langsung dari pemerintah.
Teori-teori Friedman sangat bertentangan dengan kebanyakan kecenderungan belakangan ini, sehinga sulit bagi pemerintah manapun untuk mengikutinya. Friedman bahkan menasehatkan untuk mengubah secara bertahap sistem negara kesejahteraan menjadi sistem ekonomi pasar. Mungkin pandangannya yang terbaik ialah kritiknya terhadap kebijakan kolektivis yang terbukti gagal, sebagaimana yang diramalkannya. Ia memberikan pengaruh besar terhadap pemikir ekonomi terakhir dan telah merintis lahirnya ahli-ahli ekonomi sisi persediaan (supply side) yang menekankan bahwa campur tangan pemerintah acapkali membelokkan segala sesuatunya ke arah yang salah. Friedman menilai pasar bebas (kapitalisme) sebagai sesuatu yang penting bagi negara demokrasi. Kapitalisme bukan sekedar mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga membatasi kemungkinan adanya pendiktean pemerintah yang menekan.
Share this article :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LOWONGAN KERJA

Kunjungan

Update

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner