Home » » Kekuasaan dan Pemerintah dalam Pandangan Sosiologi

Kekuasaan dan Pemerintah dalam Pandangan Sosiologi

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 24 Oktober 2012 | Rabu, Oktober 24, 2012

Kekuasaan mengacu pada suatu kemampuan untuk mengendalikan kegiatan orang lain, meskipun diluar kemauan orang itu. Dalam kaitannya dengan pemerintah, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan.

1. Kekuasaan Organisasi
Perjuangan untuk memperoleh kekusasaan seringkali merupakan persaingan antara beberapa organisasi. Berbagai gerakan politik mengumpulkan dana untuk menentang pemilihan kembali para anggota legislatif yang tidak mereka senangi. Asosiasi serikat buruh Amerika menuntut standar upah minimun yang lebih tinggi dan kamar dagang nasional mengecam upah yang tinggi sebagai sumber penyebab inflasi. Organisasi wanita nasional (the National Organization of Women) menyerang kelompok Moral Mayoritas (the Moral Majority) dalam hal pengguguran kandungan secara suka rela. Perjuangan untuk memperoleh kekuasaan sebagian besar terjadi antara kelompok-kelompok yang terorganisasi secara rapi.
2. Elit Penguasa
Seorang ahli sosiologi terkemuka, C Wright Mills (1956), mengemukakan pandangannya bahwa kegiatan pemerintah dan ekonomi Amerika dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit eksekutif yang kedudukannya pada lembaga pemerintahan, pendidikan, keuangan dan industri berpindah-pindah dari lembaga yang satu ke lembaga yang lainnya. Mills menilai perusahaan sebagai basis awal bagi para elit eksekutif itu, dan juga merupakan tujuan akhir perpindahan jabatan mereka. Mills beranggapan bahwa kekuasaan mereka berarti bahwa masyarakat menjadi didominasi oleh orang-orang tertentu, yang sepenuhnya mengikuti pandangan hidup yang dinyatakan oleh seorang eksekutif penting. Pandangan hidup itu dinyatakan dalam motto: “Apa yang baik bagi perusahaan General Motors adalah baik bagi negara”.
3. Kekuatan Massa yang Tidak Terorganisasi
Pada zaman feodal pemerintahan merupakan monopoli kalangan ningrat (bangsawan), sedang orang biasa sama sekali tidak memiliki peranan langsung. Namun demikian, pemerintahan biasanya berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Hal itu bisa terjadi karena bangsawan dan rakyat biasa saling menyepakati sebuah konsep yang telah belembaga tentang bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan. Kaum bangsawanlah yang mungkin membuat peraturan resmi pemerintah, namun ia membuatnya berdasarkan pada nilai-nilai tradisional yang diterima oleh segenap lapisan masyarakat.
Dalam era modern yang ditandai oleh irama hidup yang serba cepat ini, faktor tradisi sedikit sekali peranannya dan pemerintah bisa saja mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan tradisi yang sudah berurat berakar. Warga negara biasa memang memiliki hak untuk memberi suara, tetapi ia hanya mengetahui sedikit tentang pemerintahan. Di samping itu, ia juga mengadakan hubungan yang sangat terbatas denga para pemimpinnya. Apakah warga negara itu tidak lebih sekedar sebuah pion yang tidak berdaya, yang dipermainkan oleh kekuatan pemerintah di luar kehendak sendiri?. Jika setiap orang bertindak sendiri-sendiri, maka kelompok massa tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi secara kolektif tidaklah demikian. Massa yang terorganisasi bisa melahirkan kekuatan yang menentukan.
4. Kekuatan Masa atas Pasar
Dalam masyarakat demokratis, massa menampakkan pengaruhnya melalui pilihan orang-orang atas barang apa yang perlu dibeli, surat kabar apa yang perlu dibaca, acara televisi apa yang perlu ditonton dan seterusnya. Kekuatan semacam itu bukannya tanpa batas, karena konsumen bisa dikendalikan, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh suatu penelitian tentang motivasi.
Pada masyarakat yang bersistem ekonomi pasar yang kompetitif, seperti masyarakat Amerika selera konsumen jarang diabaikan untuk masa yang lama. Upaya untuk memenuhi selera konsumen bisa mengakibatkan terciptanya bentuk produk yang terlalu kasar dan acara televisi yang bermutu rendah. Tentu saja keadaan seperti itu membuktikan betapa kuatnya kekuatan massa atas pasar.
5 Kekuatan Politik Langsung Massa
Dalam negara demokrasi kekuatan utama massa terletak pada haknya untuk “menendang para penjahat ke luar”. Memang benar, acapkali kekuatan itu tidak digunakan jika dua calon yang memiliki nilai-nilai yang sama dan keduanya memperjuangkan kepentingan yang sama. Namun demikian, bilamana terdapat ketidakpuasan massa yang meluas dalam hal cara-cara pelaksanaan demokrasi, maka beberapa partai atau para anggota partai akan menanggapi ketidakpuasan itu, memusatkan perhatian pada beberapa masalah tertentu, kemudian mengajukan usul perubahan. Golongan elit tidak selamanya bisa memveto perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh massa. Usul perbaikan “era baru”-nya Roosevelt, yang ketika dicanangkan mendapat perlawanan dari kebanyakan orang elit, membuktikan betapa hebatnya kekuatan ketidakpuasan massa yang diarahkan secara cermat.
Meskipun kekuatan veto sangat penting, namun hal itu tidak begitu saja dapat menghilangkan gambaran tentang golongan miskin sebagai golongan yang tidak berdaya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib mereka. Alinsky (1965) dan Piven serta Cloward (1978) mengemukakan bahwa orang-orang miskin bisa menggunakan kekuatan dan harus mampu memanfaakannya jika mereka menghendaki perbaikan nasib. Ketiga orang itu berpandangan bahwa organisasi orang miskin yang dibentuk secara sadar serta menekankan penderitaan yang paling dirasakan, akan mampu melahirkan langkah yang positif. Dengan menggunakan gerakan demonstrasi dan penggunaan hak suara, maka orang miskin akan dapat menjadi salah satu golongan yang berpengaruh dalam masyarakat. Ketiga orang itu yakin bahwa bilamana orang-orang miskin memperoleh kekuasaan, maka mereka akan mampu menghindari eksploitasi dan menciptakan program-program yang positif bagi kesejahteraan mereka sendiri. Di samping itu, mereka juga akan mampu mengubah sikap apatis yang tidak berguna menjadi sikap percaya diri untuk mengendalikan lingkungan mereka.
Upaya untuk melibatkan golongan miskin dalam proses pembuatan kebijakan dan administrasi program penanggulangan kemiskinan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an tidak terlalu berhasil, karena ada berbagai faktor penghambat, termasuk antara lain faktor kurangnya peran serta orang miskin dan tantangan dari politisi setempat.
Mobilisasi ketidakpuasan massa hanya bisa terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara lain, tindakan semacam itu merupakan jalan pintas menuju kamar penjara. Sebuah penelitian pada tahun 1982 menyimpulkan bahwa hanya 54 dari 165 negara merdeka yang dapat dinilai sebagai masyarakat bebas (Gastil, 1982 dalam Horton). Diduga keinginan untuk bebas dari pengaruh massa merupakan faktor utama dalam pembentukan pemerintah yang tidak demokratis.
6. Paksaan dan Pengacauan
Tidak semua keputusan dicapai melalui proses perdebatan politik dan persuasi. Kelompok-kelompok yang kecewa mungkin bisa menempuh cara pemaksaan (coercion). Cara tersebut ditempuh jika garis politik sebuah partai tidak sesuai dengan pendapat mayoritas atau jika suatu kelompok tertentu tidak memperoleh dukungan mayoritas, lalu menolak untuk menerima keputusan mayoritas.
Paksaan yang kuat biasanya merupakan monopoli pemerintah. Namun demikian, kelompok-kelompok lainnya juga bisa menggunakannya. Pemerintah fasis dan komunis biasanya baru lahir setelah sebuah partai minoritas yang kuat dan kejam berhasil merebut kekuasaan. Penyanderaan politis merupakan suatu cara yang belakangan ini dipakai oleh partai-partai revolusioner untuk memaksa pembebasan para tawanan atau untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
Paksaan tanpa kekerasan (nonviolent coercion) mempunyai sejarah yang panjang (Hare and Blumberg, 1968; Gregg, 1972; Cooney dan Michalowski, 1977; Bruyn dan Rayman, 1979 dalam Horton 1999). Paksaan semacam ini mencakup kegiatan-kegiatan tanpa kekerasan yang mengakibatkan pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan menyengsarakan orang lain, sehingga kebijakan tersebut dianggap perlu untuk diubah. Penggunaan paksaan ekonomi melalui aksi pemogokan, penutupan perusahaan, dan pemboikotan bukanlah hal yang sama sekali baru, dan masih biasa dilakukan orang. Teknik lain yang biasa digunakan oleh kelompok yang melakukan protes ialah dengan cara menempatkan diri pada posisi yang menyudutkan kelompok dominan sehingga harus menempuh salah satu pilihan, yakni memberi keringanan atau menempuh jalan kekerasan terhadap para pelaku protes, teknik semacam itu dikenal dengan berbagai istilah, yaitu teknik tanpa perlawanan (nonresistance), perlawanan pasif (passive resistance), atau perlawanan tanpa kekerasan (nonviolente resistance). Sasarannya ialah membangkitkan perasaan simpati masyarakat dan mempermalukan partai dominan agar partai tersebut mau membuat kelonggaran. Pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an kelompok-kelompok orang berkulit hitam memasuki restoran-restoran, taman-taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang berkulit putih, sambil menunggu pelayanan dengan sabar dan menerima kata-kata penghinaan serta penangkapan dengan pasrah (Maybee, 1961; Peck, 1962 dalam Horton, 1999). Peristiwa yang mengharukan itu menunjang terjadinya perubahan sikap masyarakat dan mendorong terciptanya kebijakan yang menghapuskan praktek penggunaan fasilitas umum untuk golongan kulit putih saja. Acara televisi yang disiarkan secara nasional, yang menggambarkan bagaimana para polisi setempat memukul roboh orang-orang yang berbaris tenang untuk menuntut hak-hak warta negara di Selma, Alabama pada tahun 1965, barangkali lebih banyak memberikan andil dalam menunjang gerakan hak-hak warga negara daripada semua gerakan yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika (Garrow, 1978 dalam Horton, 1999).
Teknik tanpa perlawanan, perlawanan pasif atau perlawanan tanpa kekerasan merupakan senjata yang bersejarah bagi orang-orang yang tertindas, karena teknik tersebut bisa dipakai oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa.
Gangguan pengacauan (Disruption), yang sering disebut unjuk perasaan, merupakan bentuk paksaan yang sangat banyak ragamnya, baik dalam cara maupun tujuannya. Pengacauan meliputi pelbagai cara mengacaukan dan melumpuhkan kegiatan sehari-hari dari suatu sistem sosial. Seringkali tujuannya ialah untuk memaksakan pengabulan tuntutan para pelaku protes; seringkali dimaksudkan untuk mendramatisasi suatu persoalan; seringkali pula motifnya tampak sekedar untuk bergembira-ria dalam kegiatan protes itu saja, sementara tujuan protes yang sebenarnya dianggap tidak penting.
Selama tahun 60-an pengacauan dalam kampus merupakan hal yang lazim dan biasanya penyebab persoalannya berkisar tentang masalah kebijakan pemerintah atau masalah perang Vietnam. Gedung-gedung dirampas, kantor-kantor diduduki atau ditutup, kegiatan belajar dikacaukan, para penceramah diejek atau diteriaki dan dalam beberapa peristiwa gedung-gedung dibakar (President’s Comission on Campus Unrest, 1970; Kelman, 1970; Sharp, 1974; Woodward, 1974 dalam Horton, 1999). Pengacauan dan unjuk perasaan yang dilakukan belakangan ini biasanya ditujukan untuk menentang pembangunan proyek nuklir.
7. Terorisme
Kebanyakan orang mengartikan terorisme secara subyektif. Di satu pihak, seseorang bisa dianggap teroris; sedang di lain pihak dia dinilai sebagai pejuang kebebasan (Frerencz, 1981 dalam Horton, 1999). Secara lebih obyektif, terorisme diartikan sebagai ”penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah, penguasa dan rakat dengan cara yang menimbulkan rasa takut” (Clutterbuck, 1977 dalam Horton 1999). Para teroris menerapkan peribahasa Cina Kuno: “Bunuh seorang; buat 10 juta orang menjadi takut”. Televisi merupakan hadiah yang tidak terduga bagi para teroris. Barangkali televisilah yang harus paling bertanggung jawab atas cepatnya peningkatan terorisme modern.
Terorisme paling sering digunakan oleh kelompok-kelompok yang hanya memperoleh dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang teguh atas kebenaran tujuannya. Mereka percaya bahwa kelompok penentangnya salah, jahat dan tidak sah, sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mengalahkan kelompok penentang itu bisa dibenarkan. Oleh karena kelompok-kelompok teroris yakin bahwa mereka berpegang pada kebenaran yang sesungguhnya dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, maka mereka merasa dibenarkan untuk membunuh atau menahan sandera sampai tuntutan mereka dikabulkan.
Pada tahun-tahun belakangan ini para teroris telah mengumpulkan sejumlah besar uang melalui perampokan dan penerimaan uang tebusan serta telah menjalankan kegiatannya secara internasional. Para teroris telah berhasil menumbangkan pemerintahan sipil di beberapa negara, misalnya di Irlandia Utara. Mereka juga telah memaksa dilakukannya pengawasan keamanan yang lebih ketat terhadap lalu lintas penerbangan, sehingga merepotkan setiap orang dan sangat menaikkan biaya perjalanan lewat udara.
Para teroris bisa saja memiliki berbagai tujuan: menarik perhatian dunia, mengacaukan kestabilan pemerintah, mendukung revolusi dan membalas dendam. Rentetan pembunuhan yang baru-baru ini dilakukan oleh orang-orang Armenia ekstrimis ternyata merupakan pembalasan dendam yang tertunda terhadap peristiwa pembunuhan orang-orang Armenia yang dilakukan oleh orang-orang Turki setengah abad yang lalu (Time, 118:38, 28 Agustus 1982 dalam Horton, 1999). Terorisme jarang terjadi di negara totaliter, karena pengawasan ketat terhadap kehidupan sehari-hari menyulitkan teroris untuk bergerak bebas dan memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mereka.
Di negara-negara demokratis, terorisme merupakan senjata golongan lemah. Bilamana suatu kelompok kecil tidak mampu memperoleh dukungan massa melalui kegiatan politik, maka terorisme membuka kemungkinan bagi kelompok minoritas untuk menarik perhatian orang terhadap keluhannya. Meskipun hal demikian jarang bisa menggulingkan pemerintahan atau menciptakan perubahan besar atas kebijakan pemerintah, namun terorisme mampu memancing pemerintahan yang demokratis untuk menerapkan cara-cara pengawasan yang ketat.
Share this article :

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

Statistik Info

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner