Home » » Lembaga Politik Ekonomi

Lembaga Politik Ekonomi

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 24 Oktober 2012 | Rabu, Oktober 24, 2012

A. Perkembangan Lembaga-Lembaga Politik Ekonomi
Ketika manusia masih hidup dengan cara mengumpulkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, kebutuhan akan perdagangan dan pemerintahan hanya sedikit sekali. Keluarga besar masih cukup mampu mengatur kegiatan-kegiatannya. Setiap masyarakat mengembangkan cara-cara yang melembaga untuk memenuhi kebutuhannya akan sandang, pangan dan apa saja yang diperlukan. Pembagian makanan misalnya, merupakan kegiatan yang melembaga pada banyak masyarakat sederhana, terutama jika mereka mengadakan perburuan secara besar-besaran. Setiap rumah tangga di desa memiliki hak yang diakui untuk memperoleh sebagian dari hasil buruan yang dilakukan oleh siapa saja dalam desa tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang dilembagakan. Jadi, lembaga ekonomi lahir dari usaha orang yang bersifat coba-coba (trial and error) dalam memenuhi kebutuhan mereka (menurut analisis fungsional), atau seringkali lembaga ekonomi lahir dari keberhasilan suatu kelompok memaksakan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap kelompok manusia lainnya (menurut analisis konflik).
Perdagangan mulai lahir ketika orang-orang menginginkan sesuatu yang diproduksi oleh tetangga mereka; lambat laun proses pertukaran distandardisasi, diatur, dan dapat diramalkan, sehingga akhirnya dianggap perlu untuk dilembagakan. Lembaga-lembaga ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi-bagi tugas dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang terhadap orang lain. Pemeliharaan hewan ternak, munculnya petani yang memerlukan tanah, dan pertumbuhan industri, merupakan faktor-faktor yang menunjang perkembangan sistem ekonomi dan pemerintahan.
Bagaimana persisnya asal-usul lahirnya pemerintahan tidak ditemukan secara jelas dalam sejarah. Dari para ahli Antropologi kita mengetahui bahwa masyarakat sederhana tidak memiliki pemerintahan. Beberapa masyarakat, seperti masyarakat Polar di Eskimo, bahkan tidak mengenal “kepala-kepala keluarga”, walaupun terdapat beberapa orang yang dihormati dan memiliki pengaruh yang lebih besar dari orang lain. Pertumbuhan otoritas politik tampaknya seirama dengan pertumbuhan kompleksitas budaya – dari kepala keluarga ke dewan suku (tribal council), selanjutnya ke kepala suku (chief). Namun, banyak masyarakat sederhana yang tidak mempunyai pemimpin, kecuali pemimpin kelompok penyerang yang bersifat sementara.
Kata “beradab” mengandung pengertian adanya sistem hukum sipil/perdata yang menggantikan atau sebagai tambahan pada otoritas tradisional, yang dijalankan oleh para pejabat yang ditunjuk. Keberadaan pemerintah sipil baru dianggap perlu ketika peradaban kuno di sepanjang sungai Nil, Tigris, dan Euphrates, Gangga dan ditempat lain mulai muncul. Irigasi pertanian dengan sistem parit dan pintu kendali, memerlukan perlindungan dari ancaman para perusak dan perlindungan atas hak tanah serta harta milik lainnya. Perkembangan perdagangan dan ekonomi menciptakan kebutuhan akan pemerintahan.
Feodalisme adalah seperangkat lembaga ekonomi dan politik yang berkembang di beberapa tempat, yang mengalami tahap peralihan dari masyarakat suku kemasyarakat bangsa (negara), dan didasarkan pada sejumlah hak dan kewajiban timbal balik. Raja, dalam istananya bersama sejumlah perwiranya menjaga keamanan, melindungi penduduk, harta benda, dan hak untuk menggunakan sebidang tanah. Penduduk memberikan pelayanan dan kesetiaannya yang tulus kepada raja. Jadi, feodalisme merupakan suatu cara mengatur kehidupan dan sistem kerja pada suatu kurun waktu tertentu dalam sejarah. Feodalisme berakhir ketika kemajuan perdagangan, pertumbuhan kota-kota, dan perkembangan negara kesatuan yang terpusat, merasakannya sebagai lembaga penghambat, dan bukan sebagai lembaga yang berguna.
Konflik kepentingan muncul antara raja dengan para bangsawan daerah, antara kota-kota kecil dengan tanah-tanah feodal, dan antara gereja dengan raja dan para bangsawan daerah. Memang cukup menarik bahwasanya di satu pihak kebangkitan dan kejatuhan feodalisme sangat sesuai dengan perspektif teori fungsional (lembaga lahir karena bermanfaat secara fungsional dan jatuh manakala tidak lagi bermanfaat), dan di lain pihak sesuai pula dengan perspektif teori konflik (lembaga lahir karena melayani kepentingan golongan penguasa dan jatuh mana kala kelompok lain, dengan kepentingan yang baru, muncul menyaingi golongan penguasa).
Memang sudah sejak awal kemunculannya, pemerintah sudah selalu berurusan dengan masalah-masalah ekonomi. Pada abad lalu, kegiatan ekonomi pemerintah Amerika berkembang dengan pesat. Perkembangan ekonomi menciptakan pembagian kerja. Sekarang Amerika memiliki 12.000 profesi ang tercatat dalam The Dictionary of Occupational Titles. Spesialisasi melahirkan pelbagai kelompok yang saling bersaing dengan kepentingan yang berbeda, misalnya, para petani berhadap-hadapan dengan pedagang perantara, pedagang perantara berhadap-hadapan dengan konsumen, dan pemerintah berupaya mendamaikan pertentangan di antara mereka. Jadi, perkembangan ekonomi mendorong pertumbuhan pemerintahan.
Peperangan juga mendorong pertumbuhan pemerintahan. Satu regu militer yang disiplin akan mampu mengalahkan segerombolan perusuh yang jumlahnya berlipat ganda, namun tidak terorganisasi. Semua peperangan memerlukan organisasi. Perang modern membutuhkan pengorganisasian dan pengkoordinasian banyak orang, serta pengadaan bermacam-macam perbekalan dalam jumlah yang besar.
Pada masyarakat modern, fungsi pelayanan sosial telah menjadi faktor yang menentukan pertumbuhan pemerintahan. Sejak sekitar satu abad yang lalu, negara-negara Barat mulai mengadakan pelayanan langsung kepada para warga negaranya. Dewasa ini, kebanyakan negara menyediakan bermacam-macam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Berdasarkan semua alasan itulah, pemerintah Amerika di seluruh tingkat menyerap kurang lebih sepertiga dari pendapatan kotor nasionalnya. Bahkan di beberapa negara, jumlah yang diserap lebih banyak lagi.
Lembaga politik-ekonomi bukan sekedar alat pelaksana yang distandardisasi. Sebagaimana halnya dengan lembaga-lembaga lain, lembaga politik-ekonomi juga mencakup pandangan, perasaan, tradisi dan nilai-nilai yang mendukung. Pembuatan sampan di kalangan orang Polineisa, perburuan beruang di kalangan orang Eskimo, penanaman padi dalam kebudayaan pertanian di Asia Tenggara, upacara peletakan batu pertama untuk gedung pemerintah, dan upacara pemberian nama untuk pesawat baru – semua itu berkaitan dengan peranan, tradisi dan upacara keagamaan yang rumit sudah ditentukan. Semua upacara keagamaan itu mempererat hubungan kerja sama antara sesama manusia dan membawa rahmat Tuhan pada kegiatan yang berlangsung. Upacara pada pemerintahan modern ditandai oleh kibaran bendera, irama lagu mars dan bangunan-bangunan mewah. Bahkan dunia usaha modernpun memanfaatkan tradisi, upacara keagamaan dan perasaan. Lagu-lagu iklan, cerita-cerita tentang pemimpin bisnis yang karismatik, pemberian dana sosial dan pelayanan masyarakat, pelaksana pesta perpisahan bagi karyawan yang akan pensiun – semua itu dimaksudkan agar sistem dunia usaha memperoleh kesan sebagai suatu lingkungan sekumpulan manusia yang bersuasana hangat, bukannya sekedar sebuah mesin ekonomi yang dingin.
B. Pola-Pola Politik Ekonomi
1. Tipe Ekonomi Campuran
Dewasa ini, tidak terdapat satupun masyarakat yang sepenuhnya “kapitalis”. Masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat kapitalis sesungguhnya merupakan masyarakat “campuran”, dimana harta milik pribadi dan sistem keuntungan digabungkan dengan sejumlah campur tangan dan pengarahan pemerintah. Pada masyarakat Amerika, yang dianggap sebagai masyarakat kapitalis, dan masyarakat Swedia, yang dianggap sebagai masyarakat sosialis, hubungan antara pemerintahan dengan ekonomi mempunyai bentuk yang sama, namun kadar hubungannya berbeda. Baik pada masyarakat Amerika maupun pada masyarakat Swedia, sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat dijalankan oleh pengusaha yang berupaya untuk mencapai keuntungan. Namun, pada setiap negara itu pemerintah juga menjalankan beberapa perusahaan. Pengendalian pemerintah atas suplai (pasokan) uang dan kredit berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi di kedua negara tersebut; sedang perubahan pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi perkembangan dunia usaha. Akhirnya, kedua negara tersebut beroperasi sebagai negara kesejahteraan yang memberikan sejumlah pelayanan, seperti pelayanan perumahan, pendidikan, pengobatan dan penghasilan minimum.
2. Masyarakat Komunis
Istilah “demokrasi” pada masyarakat komunis dipakai untuk menggambarkan sebuah sistem masyarakat yang yang rakyatnya tidak memiliki sarana pengendalian yang efektif, tetapi dalam masyarakat komunis tersebut sebuah partai diktator menyatakan diri sebagai wakil rakyat yang memerintah atas nama rakyat. Segenap koordinasi ekonomi, termasuk tingkat harga, tingkat gaji, dan jenis barang yang diproduksi, ditentukan oleh badan pusat perencanaan. Pertanian seringkali dikelola pada tanah pertanian kolektif, yang sering dikecam keras oleh para petani. Di Cina, kekecewaan terhadap pertanian kolektif mengakibatkan tumbuhnya pasar-pasar swasta dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar, serta penghargaan terhadap usaha pengolahan tanah sendiri. Rusia, yang sebelum revolusi merupakan salah satu negara pengekspor bahan pangan yang terbesar, tidak lagi mampu mencukupi bahan pangannya sejak revolusi meletus; hanya dengan mengimpor bahan pangan dari negara-negara kapitalislah penduduk Rusia dapat bertahan hidup.
Pada tahun-tahun belakngan ini, beberapa komunis di Eropa telah kembali menganut sebagian model kapitalis, dimana setiap industri lebih banyak menentukan kebijakan usahanya, sehingga kegiatannya diharapkan mampu menghasilkan “keuntungan”. Keuntungan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginan pemerintah. Yugoslavia merupakan negara komunis yang memberikan tingkat kebebasan yang terbesar kepada perusahaan itu sendiri. Sementara negara-negara komunis telah kembali mengkuti model perdagangan kapitalis, negara-negara yang dikenal sebagai negara-negara kapitalis mulai menerapkan pemilikan modal yang dkuasai oleh pemerintah dan pekerja. Pada beberapa negara Eropa Barat pemerintah merupakan pemegang saham utama pada banyak perusahaan, sementara investasi keluarga Rockfeller dan Kennedy di Amerika diperkecil oleh orang-orang dari dana pensiun serikat.
Komunisme mendapat dukungan secara khusus di negara-negara miskin yang memiliki sistem sosial kolot dan ketidakadilan yang besar. Segelintir kelas sosial atas menikmati hak-hak istimewa, namun seringkali tidak berbuat banyak untuk memajukan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kemiskinan. Pemerintah yang otoriter menekan secara kejam gerakan-gerakan reformasi demokrasi, yang para pemimpinnya dibunuh atau diasingkan secara licik. Bagi massa yang menderita, komunisme mungkin tampak sebagai satu-satunya alterntif jalan keluar, yang sesungguhnya menawarkan penderitaan yang lebih pahit. Namun demikian, masih bisa diperdebatkan apakah komunisme benar-benar bisa memberikan jalan tercepat untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara miskin.
3. Masyarakat Fasis
Masyarakat fasis dikuasai oleh suatu partai diktator yang diorganisasi oleh seorang pemimpin karismatik. Secara praktis rakyat tidak memiliki peranan dalam segala kegiatan pemerintahan dan merasakan kepuasan dengan menyaksikan kekuatan negara yang maha hebat. Kekuatan militer dan penaklukan merupakan ciri khas Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. Franco di Spanyol dan Peron di Argentina pun melakukan hal yang sama, meskipun tanpa ekspansi militer. Pada tahun 1982, pemerintah pulau neofasis Argentina menyerbu suatu kepulauan yang penduduknya jarang, yakni kepulauan Faklands yang didiami oleh orang-rang Inggris. Penyerbuan tersebut terjadi segera setelah adanya unjuk rasa secara besar-besaran yang mengecam pemerintah Argentina. Unjuk rasa itu tampaknya direncanakan untuk membujuk para warga negara untuk mengadakan “pawai keliling dengan membawa bendera” sambil melupakan pertentangan. Peristiwa tersebut membuktikan kebenaran prinsip sosiologi yang menyatakan bahwa suatu kelompok dapat dipersatukan oleh adanya pertentangan dengan musuh dari luar, setidaknya untuk sementara waktu.
Di negara-negara fasis, pemilikan perusahaan secara pribadi diperkenankan, namun dengan kebebasan yang terbatas dan pengajaran pemerintah yang terperinci. Bantuan kesejahteraan diberikan oleh pemerintah dan jumlahnya disesuaikan dengan tahap perkembangan industri dan anggaran keperluan militer. Penggunaan segenap keuntungan swasta lebih diutamakan untuk kepentingan negara. Serika pekerja merupakan alat untuk memaksanakn keinginan pemerintah terhadap para pekerja.
Share this article :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Informasi Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner