Home » » KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 21 November 2012 | Rabu, November 21, 2012

Kelahiran UU No. 32 / 2004 sebagai revisi UU No. 22/ 1999. Dalam UU ini disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomu seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
Maka urusan yang menjadi kewenangan daerah terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh karena itu urusan pemerintahan provinsi maupun urusan pemerintahan kabupaten atau kota terdiri atas:
1)      Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2)      Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3)      Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4)      Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5)      Penanganan bidang kesehatan.
6)      Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7)      Penanggulangan masalah social
8)      Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9)      Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10)  Pengendalian lingkungan hidup
11)   Layanan pertanahan.
12)   Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13)   Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14)   Pelyanan administrasi penanaman modal
15)   Penyelenggaraan pelayanan dasar
16)   Dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pemaparan di atas secara umum bahwa UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah bersifat resentralisasi yang terlihat dari beberapa indicator. Pertama, dihilangkannya atau digantinya kata kewenangan menjadi urusan.  Kedua, dalam pembagian kewenangan juga terjadi resentralisasi. Ketiga, resentralisasi itu juga terlihat dari posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Keempat, berkaitan dengan yang ketiga di atas maka baik DPRD maupun Bupati/ Walikota, tidak memiliki kewenangan apa pun dalam pembuatan Perda karena perda yang dibuat dapat dibatalkan oleh Pusat manakala dianggap bertentangan dengan ‘kepentingan umum’, suatu terminology yang rancu dan ambigu karena kerap definisi kepentingan umum dalam praktik tidak jelas. Kelima, masalah kepegawaian daerah atau perangkat daerah juga mengalami resentralisasi. Keenam, di DPRD ternyata ‘kawin paksa’ dalam pembentukan fraksi-fraksi. Ketujuh, menuurt UU No. 32 / 2004, posisi DPRD secara politis cenderung lebih lemah dalam berhubungan dengan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat. Kedelapan, dalam hal pengaturan masalah pendapatan dan keuangan daerah tidak ada kemajuan, sama seperti UU No.22 /1999. Kesembilan, apabila dalam UU No. 22 / 1999 daerah memiliki kewenangan dalam mengelola SDA, maka pada UU No.32 / 2004 hal itu dikelola secara bersama-sama antara pemerintah Pusat dan pemeritah daerah. Kesepuluh, berkaitan dengan badan perwakilan desa yang bukan saja namanya diganti menjadi badan permusyawaratan desa, tetapi fungsi dan pembentukannya berbeda.
http://eko-eddya-s.blogspot.com
Share this article :

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner