Home » » Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 21 November 2012 | Rabu, November 21, 2012

Untuk menjadikan dirinya sebagai suatu ilmu pengetahuan, manejemen pemerintahan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditinjau dari aspek filsafat, yaitu apa yang menjadi obyek yang ditelaah oleh ilmu (ontologis), bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar (epistimologis), dan untuk apa kegunaan ilmu itu (aksiologis). Dalam hal ini penulis menganalisis manajemen pemerintahan melalui aspek filsafat ilmu yang menjadi landasan bahwa dasar pembentuk pengetahuan menjadi sebuah ilmu harus melalui tahap-tahap yang menjadi hakekat dari suatu pengetahuan itu sendiri yaitu :

1. Ontologis Ilmu

Dari aspek ontologis membicarakan masalah obyek dari suatu ilmu tersebut. Obyek adalah apa yang akan dipelajari, diteliti, dan dibahas dalam kajian ilmu manajemen pemerintahan. Obyek kajian dibagi ke dalam obyek materia dan obyek forma. Obyek materia adalah topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subjek matter), sedangkan obyek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (focus of interest). Yang menjadi obyek materi ilmu manajemen pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan di suatu negara, sedangkan obyek formalnya adalah tata kelola pemerintahan dalam kaitan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha dalam kaitan kewenangan di suatu wilayah atau negara tersebut.

2. Epistimologis Ilmu

Aspek epistimologis ilmu manajemen pemerintahan termasuk juga dalam ilmu-ilmu sosial lain tidak terlepas juga ilmu pemerintahan sendiri. Tata cara mengahasilkan pengetahuan ilmiah masih dijumpai perbedaan pendapat yang cukup tajam. Misalnya, teori pengembangan ilmu pengetahuan pada aliran rasionalisme kritis yang dikembangkan ole Karl Popper, yaitu dimulai dari asumsi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dimulai dari teori, tidak dari fakta. Pengetahuan ilmiah hanya dapat dikembangkan dengan menguji teori dengan sistematis, yakni menghadapkan hipotesis yang diliputinya pada kondisi empiris yang ditentukan terlebih dahulu.

Metode kualitatif mengasumsikan dimulai dari fakta ke teori. Metode ini digunakan jika penelitian bermaksud mengungkapkan makna atau nilai yang tersembunyi di belakang (di dalam) suatu gejala, perilaku, atau simbol. Ilmu manajemen pemerintahan bisa menggunakan dua pendekatan tersebut.

Dalam pandangan Soewargono (1995), untuk mempelajari gejala pemerintahan bisa menggunakan metode fenomenologis dan metode fraxeology. Sementara dalam pendapat Sadu Wasitiono (2003:5) ada tiga metode untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang dapat dipadukan dengan tiga pendekatan, yaitu metode studi kasus, metode studi sejarah, dan metode studi perbandingan. Sedangkan tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan legalistik, pendekatan sistem, dan pendekatan paradigmatik.

3. Aksiologis Ilmu

Aspek aksiologis ilmu manajemen pemerintahan, bahwa manajemen pemerintahan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang suatu pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dan benar. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada publik yang efektif, bagaimana mengadakan suatu perubahan yang baik terhadap reformasi di berbagai segi pemerintahan. Ilmu manajemen pemerintahan harus mampu memberikan alternatif pemikiran tentang berbagai tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi manajemen pemerintahan saat ini.
http://bingkaruangnet.blogspot.com
Share this article :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Informasi Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner