Home » » Model-Model Studi Kebijakan

Model-Model Studi Kebijakan

Written By Arif Sobarudin on Kamis, 22 November 2012 | Kamis, November 22, 2012

1    Pengertian Model Kebijakan

   Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.Seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artificial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.
   Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkain tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.
   Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata.Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik.Model pesawat terbang, model pakaian, model rumah dibuat untuk menggambarkan bentuk asli dari benda yang ingin digambarkannya. Model abstrak adalah penyederhanaan fenonema sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya.   
2.  Fungsi Model Kebijakan
     Fungsi utama model adalah untuk mempermudah kita menerangkan suatu benda atau konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat didasarkan suatu teori, tetapi model juga dapat dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Untuk mempermudah dalam menjelaskan gedung, pasar, pemerintah, partisipasi, atau kesejahteraan tentunya diperlukan model, benda dan konsep di atas tidak mungkin kita bawa kemana-mana.Kita hanya dapat membawa benda dan konsep tersebut dalam bentuk model. Oleh karena itu, model memiliki fungsi :
a.        Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasinya sistem alamiah atau system buatan manusia. Model membantu kita menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. 

b.        Membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. 

c.        Membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut. 

d.       Membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakekat hubungan antar elemen. 
3.      Model-Model Studi Kebijakan

        Ada beberapa model  studi kebijakan menurut James Anderson, James P.Lester dan Joseph Stewart,  masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan.  Model-model tersebut adalah : 

a.       Model Pluralis 
    Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah.Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik.Tugas sistem politik adalah untuk mengelola konflik kelompok. Tindakannya berupa :  

1) Menentukan aturan permainaan dalam perjuangan kelompok. 

2) Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan publik.
3) Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan. 
4) Memperkuat kompromi-kompromi. 

    Model pluralis memiliki keunggulan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada kepentingan kelompok dan tidak atas dasar kepentingan pribadi.  Kelemahan pada model ini adalah apabila kelompok tersebut tidak memikirkan kepentingan kelompok lain,  sehingga kebijakan yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. 
b.      Model Elitis 
      Dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa.Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.
    Model elitis memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak menyita banyak waktu bisa dikatakan bahwa model elitis memiliki efektifitas waktu, mengingat dalam pengambilan kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok elit dan tidak terlalu benyak melibatkan pribadi atau kelompok lain.  Adapun kelemahan model elitis adalah apabila kelompok elit yang mengambil kebijakan hanya didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan public, itu artinya kebijakan yang diambil menurut kelompok elite merupakan kebijakan terbaik akan tetapi bagi publik justru malah menimbulkan permasalahn yang lebih besar. 
c.       Model Sistem 
      Model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem (policy as system output).Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran (output) dari sistem politik.
        Model sistem dilihat dari proses pengambilan kebijakan, lebih baik dibandingkan dua model terdahulu, mengingat dalam model sistem ini pengambilan kebijakan merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik, yang mana dasar-dasar pengambilan kebijakaan tentunya akan lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada. 
d.      Model Rasional 
    Model ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien.Satu kebijakan rasional merupakan satu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai.Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. 
e.       Model Inskrementalis 
      Memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Penyaji model : Charles E. Lobdblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional – rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada.Pada umumnya para pembuat kebijakan, menerima legitimasi program yang telah ditetapkan dan secara diam-diam setuju untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang terdahulu.  Dalam model ini memiliki kelebihan apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sebelumnya merupakan sebuah kebijakan yang tepat maka model ini tidak akan menimbulkan konfik dan juga efektif dilihat dari waktu serta anggaran.  Akan tetapi apabila pengambil kebijakan sebelumnya salah dalam mengambil kebijakan dan pengambil kebijakan selanjutnya menggunakan model ini maka akan muncul permasalahan yang kompleks. 
f.       Model Institusional 
    Menurut Islami (1997)  model ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada.Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.
          Hubungan antara kebijakan public dan lembaga-lembaga pemerintah adalah amat erat. Dikatakan suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum diangkat, dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga pemerintah.
Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan publik 3 karakteristik yang berbeda :
(1)  Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.
(2)  Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.
(3)  Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.  http://makalah-kebijakan.blogspot.com
Share this article :

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner