Home » » Pendekatan dalam Studi Kebijakan

Pendekatan dalam Studi Kebijakan

Written By Arif Sobarudin on Kamis, 22 November 2012 | Kamis, November 22, 2012

1.      Pendekatan Kelompok 

      Pendekatan kelompok ini memiliki asumsi bahwa individu – individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kelompok – kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Contohnya adalah pembentukan koalisi diantara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari model ini adalah adanya sebuah wadah misalkan partai politik untuk menyalurkan aspirasi individu yang tergabung didalamnya, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya overlapping atau tumpang tindih dalam sebuah kelompk yang bersatu, selain itu persaingan tidak sehat acap kali terjadi dalam model ini. 


2.      Pendekatan Proses Fungsional 

    Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Laswell mengemukakan beberapa kategori analisis fungsional yang dapat di gunakan sebagai dasar bagi pembahasaan teori fungsional. 

a. Intelegensi: Bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses. 

b. Rekomendasi: Bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk memngatasi suatu masalah tertentu. 

c. Aplikasi: Bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya diberlakukan atau diterapkan. 

d. Penilaian: Bagaiamana pelaksanaan kebijakan ,keberhasilan tau kegagalan itu di nilai. 

e. Terminasi: Bagaiamana peraturan-peraturan atau ungdang-undang semula dihentukanatau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi.

Pendekatan fungsioanl memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak adanya keterikatan dengan lembaga – lembaga pemerintah ataupun peraturan politik khusus, serta memberikan keuntungan untuk analisis komparasi kebijakan publik.Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel- variabel lingkungan karena merupakan porses intelektual. 

3.      Pendekatan Kelembagaan 

    Pendekatan kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan, misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik dan sebagainya. Kebijakan publik model ini memiliki beberapa karakteristik yaitu pemerintah mampu memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu bersifat universal artinya menjangkau semua lapisan masyarakat, terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu memonopoli paksa semua masyarakat, adalam artian mampu menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kebijakan. Model ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antar lembaga – lembaga pemerintahan dan substansi dari kebijakan publik. 

4.      Pendekatan Peran Serta Warga Negara 

    Pendekatan peran serta warganegara, kebijakan ini didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik dari John Locke dan pemikiran John Stuart Mill, yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warganegara dalam perkembangan kebijakan public.Dengan keikutsertaan warganegara dalam maslah-masalah masyarakat, maka para warganegaraakam memproleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkay persepektif mereka diluar batas-batas kehidupan peribadi.
    Peran serta warganegara didasarkan pada harapan-harapanyang tinggi tentang kualitas warganegara dan keingginan merekauntuk terlibat dalam kehidupan public.menurut teori ini,dibutuhkan warganegara yang memiliki struktur-struktur yang memiliki kepribadianyang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi.setaiap warganegara harus memiliki cukup kebebasan untuk berpean serta dalam masalah-masalah politik,mempunyai sifat kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan lebih penting adalah perasaan mampu.
      Beberapa penelitian berkenaan dengan peran serta warganegara mengungkapkan bahwa para pembuat kebijkan lebih responsive terhadap warganegara yang mempunyai peran serta .Disamping itu ,merekacenderung menerima tuntutan –tuntutan pilihan-pilihan agenda-agenda yang diusulkan oleh kelompok warganegarayang berperan serta dalam memecahkan masalah.para pembuat kebijakn lebih responsive dalam suatu masyarakat yang mempunyai tingkat peran serta yang tinggi, dengan tanggapan utama pada masyarakat aktivis,yang biasanya mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan pencapaian pendidikan yang lebih baik , Namun mereka tidak mewakili masyarakat bawah. 

5.      Pendekatan Psikologis 

    Pendekatan diberikan pada hubungan antara pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan.
     Psikologi banyak memberi kontribusi untuk memahami pembuatan keputusan. Para psikolog seperti Mayo dan Maslow banyak memberi kontribusi untuk perkembangan teori manajemen. Tetapi, meskipun fakta bahwa perkembangan awal dan pendekatan kebijakan banyak berhubungan dengan penggabungan pandangan psikologi ke dalam kebijakan publik, pengaruh psikologi terhadap studi pembuatan kebijakan tidak sebesar pengaruh terhadap manajemen. Dengan munculnya manajerialisme dalam sektor publik, diharapkan bahwa pengaruh psikologi terhadap studi kebijakan publik akan bertambah. Pengabaian konteks psikologis dari analisis kebijakan ini menghalangi pemahaman kita tentang pembuatan keputusan.
      Gagasan tentang keputusan dalam ilmu kebijakan pada umumnya didasarkan pada gagasan tentang rasionalitas dan kepentingan diri yang, jika dikaji dari sudut pandang psikologis, seperti ditunjukkan oleh aliran hubungan manusia, adalah konsep yang terlalu sederhana. Seperti diyakini Harold Lasswell, dimensi psikologis sangat penting untuk memahami politik kekuasaan. Akan tetapi, terlalu banyak teori yang menunjukkan bahwa analisis kebijakan didasarkan pada pandangan yang dangkal dan parsial tentang perilaku “rasional” manusia. Ini terutama kelihatan dalam ilmu ekonomi yang, seperti dikatakan Boulding, memberikan penjelasan yang tidak memadai untuk pembuatan keputusan entah itu di level individu atau kelompok. 

6.      Pendekatan Proses 

     Pendekatan proses, yaitu untuk mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian menganalisisnya. 

7.      Pendekatan Subtantib 

    Pendekatan substantif, yaitu spesialis substantif dalam suatu bidang tertentu, misalnya menganalisa determinan dari perumusan kebijakan lingkungan, implentasi, atau perubahan. 

8.      Pendekatan Logis-positivis
    Pendekatan logical positivis, yaitu pendekatan prilaku behavioral approach atau pendekatan keilmuan scientific approach. 

9.      Pendekatan Ekonomentrik
    Pendekatan ekonometrik, disebut dengan pendekatan pilihan public ( the public choice approach) atau pendekatan ekonomi politik. 

10.  Pendekatan Fenomenologik/Pospositivis 

  Pendekatan fenomologik (postpositivist) adalah kekecewaan yang semakin meningkat dengan menggunakan metode-metode keilmuan. 

11.  Pendekatan Partisipatori 

      Pendekatan partisipatori adalah, inklusi perhatian yang besar dan nilai-nilai dari berbagai stakcholders dalam proses pembuatan keputusan kebijakan. 

12.  Pendekatan Normatif/Preskriptif 

     Pendekatan normatif atau preskriptif, adalah seorang analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan sama seperti orang yang mendefinisikan “end state” dalam arti bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai. 

13.  Pendekatan Ideologik 

     Pendekatan ideologik, adalah secara eksplisit mengadopsi pandangan konservatif atau pandangan liberal, Thomas Sowell menamakan pendekatan ideologi ini “visi” (visions) dan mengidentifikasi dua perspektif yang bersaing. Yaitu pertama “visi yang dibatasi” the constrained vision merupakan suatu gambaran manusia egosenttrik dengan keterbatasan moral, kedua. “visi yang tidak dibatasi” the unconstrained vision memberikan suatu pandangan tentang sifat manusia di mana pemahaman dan disposisi manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan sosial. 

14.  Pendekatan Historis/Sejarah 

   Pendekatan historis /sejarah, adalah makin meningkatkan perhatian mereka kepada evolusi kebijakan publik melintasi waktu.
 http://makalah-kebijakan.blogspot.com
Share this article :

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

Statistik Info

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner