Home » » Pendidikan Sekolah dengan Sistem Desentralisasi

Pendidikan Sekolah dengan Sistem Desentralisasi

Written By Arif Sobarudin on Rabu, 07 November 2012 | Rabu, November 07, 2012

Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat dibawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sekarang sudah saatnya memikirkan dan melaksanakan upaya desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan. Kewenangan di bidang pendidikan bisa dirinci mulai dari kewenangan merumuskanatau mebuat kebijaksanaan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijaksanaan nasional dan mengevaluasi kebijaksanaan nasional tersebut. Yidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Dalam hal-hal tertentu yang spesifikasinya memerlukan penanganan khusus, pemerintah pusat masih berwenang melaksanakan sendiri. Demikian pula hal-hal yang bertalian dengan evaluasi kebijaksanaan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan bisa pula dirahkan ke unit bawah. Demikian pula kewenangan pembuatan kebijaksanaan dan yang berdimensi daerah serta pelaksanaan dan evaluasinya tidak perlu lagi dintervensi pemerintah pusat melainkan bisa secara didesentralisasikan.
Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan pemerintah terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan bisa memperdayakan peran unit bawah dan masyarakat daerah.
Kebijaksanaan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Kebijaksanaan seperti ini biarlah rakyat daerah dan pemerintah daerah yang memutuskannya. Memilih gedung sekolah, menambah dan mengangkat guru dan lain sebagainya lebih tepat jika daerah yang melakukannya. Akan tetapi pelaksanaan itu tetap berlandaskan kebijakan pemerintah pusat.
Pemberian otonomi kepada perguruan tinggi merupakan upaya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan otonomi ini masih terasa belum sempurna sehingga masih banyak urusan yang seharusnya pimpinan Perguruan Tinggi bisa melakukannya, tetapi masih menggantungkan pada kebijaksanaan pusat. Pembukaan program baru yang seharusnya mengetahui urgensinya ialah Perguruan Tinggi tersebut, tetapi masih menunggu keputusan pusat. Dengan demikian, seharusnya keputusan perlu tidaknya terletak pada pertimbangan dan keputusan Perguruan Tinggi masing-masing.
Akreditasi pendidikan di Perguruan Tinggi memang perlu dilakukan. Akan tetapi, lembaga akreditasi itu jangn dibentuk oleh pemerintah sehingga ada kesan sebagai proyek dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.lembaga akreditasi pendidikan harus dibentuk oleh masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari kumpulan para ahli di bidang pendidikan dan ilmu-ilmu yang relevan.
Jika lembaga akreditasi dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, sekaligus upaya ini bisa dikatakan sebagai desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Demikian pula upaya seperti ini akan menjadikan lembaga akreditasi pendidikan memperoleh kredibilitas yang tinggi dari masyarakat. http://masfedri.blogspot.com
Share this article :

Pasang Iklan

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner