Home » » MAKALAH SOSIALISASI POLITIK

MAKALAH SOSIALISASI POLITIK

Written By Arif Sobarudin on Kamis, 25 April 2013 | Kamis, April 25, 2013




Daftar Isi

  1. PENDAHULUAN 2
Asal Mula dan Perkembangan Sosiologi Politik 2

Pendekatan dan Metode 3
Skema Konsepsual 3

  1. SOSIALISASI POLITIK 4
Konsep Sosialisasi Politik 4
Perkembangan Sosialisasi Politik 6
Sosialisasi Orang Dewasa 7
Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Totaliter 8
Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Primitif 9
Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang 9
Sosialisasi Politik dan Perubahan 10

  1. PARTISIPASI POLITIK 11
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 11
Luasnya Partisipasi Politik 14
Siapa yang Berpartisipasi dan Mengapa 15

  1. PENGREKRUTAN POLITIK 18
Sistem Pengrekrutan Politik 18
Pengrekrutan Jabatan Administratif 22
Siapa yang Direkrut dan Mengapa 24
Menuju Suatu Teori Pengrekrutan Politik 25

  1. KOMUNIKASI POLITIK 28
Pola komunikasi Politik 28
Pembentukan Pendapat Umum 31

  1. KESIMPULAN 32
Sosiologi Politik dan Nilai-nilai 32
Peranan Sosiologi Politik 32

1
PENDAHULUAN

Istilah sosiologi dicuatkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah seorang pendiri disiplin ilmu ini. Secara sederhana sosiologi berarti studi mengenai masyarakat di pandang dari segi tertentu. Memberi batasan pada ilmu politik tidak semudah yang kita duga. Jika sosiolog itu terutama memperhatikan tingkah laku manusia dalam konteks masyarakat dan dalam hal ini mencakup segala-galanya, maka jelaslah bahwa politik itu hanya memperhatikan beberapa aspek saja dari masyarakat.
Tidak terlalu sulit untuk mengenal aspek-aspek masyarakat yang menjadi pusat perhatian studi politik, khususnya lembaga-lembaga legislative dan lembaga eksekutf. Dalam usaha untuk melingkup masalah ini telah dicari banyak sekali definisi untuk menyatakan esensi dari politik. Maka dinyatakan kepada kita bahwa perhatian sentral dari politik adalah penyelesaiaan dari konflik-konflikmanusia atau proses yang mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu.
Pada banyak segi akan merupakan bantuan bagi kita untuk menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Selanjutnya jika kita telah mendefinisikan sosilogi sebagai studi mengenai tingkah laku manusia dalam satu konteks masyarakat, maka pentinglah untk menekan masalah kekuasaan tersebut didalam masyarakat yang sama. Dengan demikian orang akan berusaha menghindari masalah pendefinisian.

ASAL MULA DAN PERKEMBANGAN SOSIOLOGI POLITIK

Asal mula suatu disiplin ilmu, subyek atau bidang studi sering tidak jelas dan menonjolkan individu tertentu sebagai bapak pendiri dari suatu bentuk ilmu pengetahuan merupakan proses yang sangat berabahaya.
Sumbangan Marx sangat besar dan bervariasi dan dengan sendirinya tidak hanya terbatas pada sosiologi politik saja. Banyak kupasan kecaman dipersamakan atau diperbandingkan dengan teori-teori Marx, beberapa diantaranya didasarkan pada validitas umum, sedang yang lain pada nilai-nilai prediktifnya. Demikian pula kegagalan dari sejumlah ramalannya terutama kegagalan mengantisipasi kemampuan adaptif dari sistem kapitalisme.menyebabkan teori Marx diragukan orang.
PENDEKATAN DAN METODE

Dalam menggunakan istilah pendekatan yang dimaksudkan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu. Pendekatan lainnya mencakup penggunaan dari data-data komparatif dengan studi-studi mengenai gejala-gejala politik dari suatu masyarakat tertentu digunakan atau dipelajari untk menyoroti fenomena yang sama atau fenomena yang kontras dari masyarakat lain. Nilai kedua pendekatan tersebut tidak dipertanyakan seperti biasanya, namun orientasi lainnya jelas jadi sasaran banyak kecaman. Kontras dengan pendekatan institusional, pendekatan behavioral berusaha keras untuk menyingkirkan hal-hal yang dianggap keliru yang terdapat pada pendekatan-pendekatan lainnya. Pengamatan khusus sedemikian tadi bisa lebih baik diterapkan pada metode-metode yang dilakukan pada studi sosiologi politik.
Akhirnya banyak pula diusahakan penggunaan teori-teori dan model kedua-duanya diperlukan untuk memperoleh garis-garis pedoman bagi penelitian dan untuk menyajikan penjelasan-penjelasan mengenai gejala yang tengah dipelajari. Salah satu tipe yang menarik dari perhatian bagi sosiolog politik adalah apa yang telah kita kenal sebagai teori system yang memberikan argumentsi bshwa semua gejala sosial merupakan bagian dari pola tingkah laku konsisten internal dan reguler dan dapat dilihat serta dibedakan.

SKEMA KONSEPSUAL

Skema konsepsi politik kita landaskan pada empat konsep, yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, penerimaan / pengrekrutan politik dan komunikasi politik. Sosilalisasi politik adalah proses pengaruh seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi mengenai poitik serta reaksinya terhadap gejala politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Pengrekrutan politik adalah proses proses dimana individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya. Dengan sengaja dan hati-hati kita telah mengkonsentrasikan diri pada proses-proses politik, yaitu dengan memformulasikan keempat konsep tadi, namun tidak bermaksud untuk mengeluarkan institusi-institusi politik dan sosialnya.

2
SOSIALISASI POLITIK

KONSEP SOSIALISASI POLITIK






















Gbr 1: Contoh Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi politik.
Tiga definisi awal mengenai sosialisasi :
  1. Pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu keterampilan-keterampilan, motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peran-peran yang sekarang atau tengah diantisipasikan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
  2. Segenap proses yang mana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterimakan olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
  3. Komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya dengan siapa individu itu secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.
Kita dapat merumuskan suatu definisi mengenai sosialisasi politik berdasarkan kesinambungan sistematis maupun perubahan sistematis adalah sebagai berikut :
  1. Cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam masyarakat.
  2. Proses yang mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu.
Kedua definisi tersebut ada memiliki kekurangan karena dari masalah-masalah yang telah dikatakan, belumlah terkandung cara memperhitungkan perubahan sistematik, demikian juga mereka kurang jelas membedakan antara belajar yang disengaja dengan belajar yang tidak direncanakan.
David Easton dan Jack Dennis dalam pembuatan dalih untuk suatu definisi netral mengenai sosialisasi politik, menyajikan suatu definisi yang efektif dan pendek.
Mereka berdua mendefinisikan sosialisasi politik secara sederhana sebagai berikut :
- Suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.
- Bagaimana orientasi dan tingkah laku politik itu diperoleh serta hasilnya tetap merupakan bahan permasalahan penyelidikan.
Sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang terusberkesinambungan sepanjang hidup dan mempengaruhi anak, para remaja dan orang dewasa. Perkembangan yang temporal ternyata tidak berkesinambungan dalam pengertian bahwa individu secara teratur dan sistematis mengalami pengalaman-pengalaman yang penting.dan relevan dengan tingkah laku politiknya, sekalipun dalam sistem politik tadi instruksi politik yang sistematis dan regular merupakan bagian penting dari sosialisasi politik.
Demikian pula, untuk menerima unsur-unsur sosialisasi politik, namun tidak ditegaskan bahwa hal-hal tersebut tadi diperoleh dengan cara yang khusus, juga tidak mengandung arti yang sama.
PERKEMBANGAN SOSIALISASI POLITIK

Masa kanak-kanak dan masa remaja. Bagaimana caranya anak-anak secara berangsur-angsur menyadari satu lingkungan yang lebih besar? Bagaimana caranya mereka itu semakin bertambah tanggap dalam mereaksi situasi-situasi khusus dan bagaimana seluruh pandangan mereka menjadi semakin berpautan dan semakin total, sedangkan sebelum itu masih bersifat terpotong-potong dan terbatas? Kelompok Estvans mengambil kesimpulan sebagi berikut :
Anak laki-laki dan perempuan memasuki sekolah dengan memiliki sedikit saja konsepsi mengenai pemerintahan, hanya seperempat bagian dari mereka mampu mencapai pengenalan parsial atau struktural dari peristiwa tersebut. Selanjutnya kesimpulan umum dari kelompok Estvan juga mempunyai relevansi dengan sosialisasi politik. Tanggapan anak-anak mengenai situasi ternyata sangat individual sifatnya. Sebagai hasil riset survei ke dalam sosialisasi politik, David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat belajar politik dimulai dari usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun.
Easton dan Dennis mengutarakan empat tahap dalam sosialisai politik diri pada anak-anak :
  1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orangtua anak, presiden dan polisi
  2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
  3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini sehingga gambaran yang diidealisir mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden atau seseorang anggota kongres telah dialihkan kepada kepresidenan dan kongres.
Gambaran yang diberikan Easton dan Dennis mengenai sosialisai politik selama masa kanak-kanak itu cukup jelas namun demikian seperti yang mereka kemukakan sendiri, gambaran tersebut merupakan gambaran yang tidak lengkap dan masih terdapat banyak kekosongan.



Robert Lane mensugesti bahwa terdapat tiga kepercayaan politik yang dapat diletakkan di dalam keluarga :
  1. Dengan indoktrinasi terbuka (overt) dan indoktrinasi tertutup (Covert)
  2. Dengan jalan menempatkan anak dalam satu konteks social khusus
  3. Dengan jalan membentuk kepribadian anak.

SOSIALISASI ORANG DEWASA

Sosialisasi politik selama kehidupan orang dewasa belum banyak diteliti orang, sekalipun terdapat beberapa pembuktian yang muncul dari studi-studi-studi mengenai tingkah laku pemilihan atau elektoral, kesadaran kelas, pengaruh dari situasi-situasi kerja dan perkembangan ideologi. Walaupun demikian setidak-tidaknya adalah mungkin untuk mensugestikan bahwa bidang-bidang mengenai sosialisasi orang dewasa itu adalah penting.
Justru seperti halnya anak yang diantarkan secara bertahap kepada kontak dengan dunia di sekitar dirinya setahap demi setahap, demikian pula halnya dengan para remaja dan perubahan dari masa remaja menjadi dewasa, menunjukkan adanya suatu tahap lainnya yang penting dalam sosialisasi politik.
Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang selama masa kanak-kanak dan masa remaja akan diperbandingkan dengan pengalaman dan kehidupan semasa dewasa. Semua itu dapat diperkokoh, dirusak atau diubah oleh pengalaman, maka mensugestikan kebalikannya adalah sama dengan mengemukakan tingkah laku politik yang statis. Apabila proses sosialisasi orang dewasa tersebut cenderung memperkokoh tingkah laku masa kanak-kanak dan masa remaj, mungkin tingkat perubahan mungkin hanya terbatas pada bertambahnya konservatisme dengan semakin bertambah usia. Akan tetapi apabila terjadi konflik maka bisa berlangsung perubahan-perubahan radikal dalam tingkah laku politik sebagai akibatnya. Konflik sedemikian itu bisa mempunyai akar-akarnya sejak sosialisasi politik pada usia yang sangat muda, akan tetapi bisa juga berlangsung karena pengalaman-pengalaman sosialisasi di kemudian harinya.
Almond an verba secara efektif mengihtisarkan hasil-hasil sosialisasi politik di Amerika Serikat dalam studi mereka The Civil Culture. Data mereka mendukung pandangan bahwa sistem politik itu secara luas dapat diterima Amerik Serikat. Akan tetapi di dalam penerimaan tersebut tampaknya terdapat banyak tingkatan dan jajarannya yang bergerak dari penerimaan secara total sampai mendekati penolakan. Dengan demikian suatu studi mengenai sosialisasi politik disuatu daerah Amerika Serikat mengarahkan para penulisnya untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut : Anak-anak di daerah Appalachian yang relatif miskin secara dramatis kurang menguntungkan terhadap objek-objek politik daripada rekan-rekan mereka dibagian-bagian lain dari bangsanya. Sama halnya dalam usaha menyelidiki sosialisasi politik dikalangan orang-orang Negro Amerika. Dwaine Marvick menemukan bahwa tidak hanya dapat dibuat perbedaan yang berarti diantara sosialisasi terhadap orang-orang kulit putih dengan orang-orang Negro saja, akan tetapi juga juga diantara bermacam-macam sub-kelompok.

SOSIALISASI POLITIKDALAM MASYARAKAT TOTALITER

Hanya dengan jalan membentuk kembali secara radikasi, ajaran, organisasi, dan pendidikan anak-anak muda, kita akan mampu menjamin bahwa hasilnya akan merupakan kreasi dari suatu masyarakat yang tidak akan sama dengan masyarakat lama, yaitu Masyarakat Komunis V.I.Lenin. Secara langsung tak langsung, semua pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan para anggota masyarakat sampai derajat-derajat yang berbeda, dengan jalan mengontrol informasinya, akan tetapi dalam masyarakat totaliter pengontrolan tersebut meliputi segala-segalanya.
Satu penelitian secara khusus telah dilakukan guna menyelidiki nilai-nilai pengasuhan anak yang dilakukan oleh berbagai generasi orang tua Rusia, nilai-nilai itu adalah :
  1. Tradisi : terutama agama, namun juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargan dan tradisi pada umumnya.
  2. Prestasi : ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran materiil, mobilitas sosial.
  3. Pribadi : kejujuran, ketulusan, keadilan, kemurahann hati.
  4. Penyesuaian diri : “ bergaul dengan baik “, “menjauhkan diri dari kericuhan”, “keamanan dan ketentraman”.
  5. Intelektual : belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
  6. Poloitik : sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayan-kepercayaan berkaitan dengan pemerintah.



SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT PRIMITIF

Dalam masyarakat primitif peranan sosialisasi pasa umumnya tampak paling jelas, khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat, yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Betapapun juga, proses sosialisasi pada masyarakat primitif banyak sekali bedanya, walaupun mereka, seperti yang telah diperlihatkan oleh Le Vine, memiliki ciri-ciri umum tertentu yang sama.
Le Vine menyelidiki sosialisasi di kalangan dua suku bangsa di Kenya barat-daya, kedua suku bangsa tersebut merupakan kelompok-kelompok yang tidak tersentralisir dan sifatnya patriakis.

SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Vine mengemukakan bahwa ada 3 faktor penting dalam sosialisai ditengah masyarakat-masyarakat berkembang :
  1. Pertumbuhan penduduk dinegara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisir” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
  2. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional anatara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada yang disebut belaknagan ini, namun si ibu dapat memainkan satu peranan penting pada saat sosialisasi dini dari anak.
  3. Adalah mungkin bahwa pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menyumbangkan nilai-nilai tradisional, paling sedikitnya secara parsial juga terimbangi oleh peralihan dari nilai-nilai kedalam daerah-daerah perkotaan, khusunya dengan pembentukan komunitas-komunitas kesukuan dan etnis didaerah-daerah ini.
Bukti yang disajikan mengenai sosialisai politik, mengsugestikan bahwa beberapa proses sedemikian itu memang perlu, bahwa mungkin tidak bisa dihindari. Tidak ada pemutusan hubungan dengan masa lalu yang lebih sempurna. Suatu elemen kesinambungan akan tetap ada, sekalipun telah menghasilkan perubahan-perubahan yang fundamental dan bisa menjangkau masa jauh. Dalam uasahanya untuk melupakan masa lampaunya, betapapun berbedanya masa depan itu dengan masa yang telah lewat, masayarakat itu akan tetap dipengaruhi oleh masa lalunya. Oleh karena itu sosialisasi politik jelas erat sekali terlibat dalam proses perubahan.

SOSIALISASI POLITIK DAN PERUBAHAN

Sifat sosialisasi politik yang bervariasai menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta sifat dari perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Kebalikanya, semakin besar derajat perubahan didalam satu pemerintahan non totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan politik, semakin kecil junlah agensi-agensi utama dari sosialisasi poliotik itu. Semakin homogen suatu masyarakat dan semakin lama ia bertahan menurut waktu, semakin memungkinkan proses sosialisasinya menjadi didefinisikan secara jelas dan relatif dipersatukan dan tampaknya berlangsung dampak yang sama dalam masyarakat-masayarakat yang berusaha terang-terangan untuk mengontrol proses sosialisanya.
Dalam The Civic Culture, Almond dan Verba mengemukakan hasil survei silang nasional mengenai kebudayaan politik. Suatu faktor kunci didalam konsep mengenai kebudayaan politik adalah legitimasi sejauh mana suatu sistem politik dapat diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Weber, landasan legitimasi bisa bervariasi. Persetujuan dapat muncul mengenai dasar kerangka politik, akan tetapi didalam kerangka tersebut konflik dapat berkelanjutan baik mengenai sarana-sarana maupun mengenai tujuan-tujuannya. Apabila konflik mengenai sarana dan tujuan tadi menjadi ekstensife sifatnya, maka hal itu dapat merusak setiap persetujuan mengenai kerangka politik. Penting untuk dipahami bahwa legitimasi itu dapat meluas sampai pada banyak aspek dari sistem politik, atau justru dapat dibatasi pada beberapa hal. Dalam setiap masalah baik pada mereka yang mencari kekuasaan dan mereka yang memilih diantara para saingan untuk mendapatkan jabatan, biasanya sudah bersiap untuk memenuhi hasil-hasil keputusan pemilihan. Demikian pula hak presiden atau kongres untuk melaksanakan kekuasaan mereka, tidak dipertanyakan akan tetapi penggunaan untuk apa kekuasaan ini dilaksanakan berkali-kali justru mengalami kritik. Betapapun juga kritisme terhadap sistem politik dinegara-negara lainnya bisa bersifat lebih mendasar, mungkin sampai menyangkal legitimasi sistemnya atau justru di tekannya lebih hebat.
3
PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik dapat kita tinjau dari empat sudut pandang :
  1. Apa yang disebut bentuk partisipasi politik?
  2. Berapa luas partisipasi politik tersebut?
  3. Siapakah yang berpartisipasi?
  4. Mengapa mereka berpartisipasi?

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

Ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu segera muncul dalam ingatan peranan para politisi professional, para pemberi suara, akativis-aktivis partai dan para demonstran pentingn untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivitas politik dan melihat apakah terdapat semacam hubungan hierarkis yang paling sederhana dan paling berarti adalah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.
Hierarki yang dinyatakan pada gambar dibawah dimaksudkan untuk mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik. Arti berbagai tingkat ini tentunya mungkin berbeda dari satu sistem poltik dengan yang lain dan tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya.
Adalah penting juga untuk kita sadari bahwa partisipasi politik pada satu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkat yang lebih tinggi, walaupun mungkin hal ini berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu.
Pada tingkat hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan dari parisipasi-partisipasi politik lainnya, dalam hal bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal. Hal ini tidak menghapus pelaksanaan kekuasaan yang sesungguhnya, maupun pelaksanaan pengaruh oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem politik.
















Gbr 2 : Suatu Hierarki Partisipasi Politik


Dibawah para pemegang atau pencari jabatan didalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota berbagai tipe organisasi politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik dan kepentingan. Perbedaan dasar antara kedua kelompok politik terdapat pada sikap-sikap mereka. Kelompok kepentingan adalah organisai yang berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau khas, sementara partai politik berusaha untuk memajukan, mempertahankan atau mewakili spectrum yang lebih luas dari sikap. Dalam beberapa hal tujuan dibatasi secara khusus, penghapusan hukuman mati atau oposisi terhadap pembangunan suatu lapangan udara dan kelompok kepentingan berhenti beroperasi begitu tujuan tercapai.
Partai-partai politik seperti kelompok kepentingan dapat menikmati dukungan yang menyebar atau yang khusus, akan tetapi berbeda dengan kelompok kepentingan mereka yang lebih banyak menampilkan sikap-sikap difus daripada sikap-sikap yang khusus. Beberapa partai politik memiliki baris dukungan yang luas, sedang yang lainnya memiliki baris dukungan yang sempit.













Gbr 3 : Hubungan Antara Partai Politik dengan Kelompok Kepentingan

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau bentuk yang pasif. Karena berbagai macam alasan, individu mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik tetapi mereka dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Bentuk partisipasi ini dapat spontan sifatnya, akan tetapi jauh lebih besar kemungkinan partisipasi tersebut telah diorganisir oleh partai-partai politik sebagai bagian dari kegiatan politik mereka.
Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Dalam mempertimbangkan partisipasi politik, bagaimana pun juga terbatasnya peristiwa tersebut harus pula ada perhatian terhadap mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Apakah hal ini disebabkan oleh pilihan atau karena faktor diluar kontrol individu, masih harus di lihat, akan tetapi bagaimana pun juga individu sedemikian itu dapat dinyatakan sebagai orang-orang apatis secara total.
Dengan berhati-hati dan sengaja telah dikeluarkan dua hal dari hierarki, keasingan dan kekerasan. Hal ini disebabkan Karena kedua-duanya tidak dapat dipertimbagkan didalam pengertian hierarkis. Demikian juga kekerasan dapat memanifestasikan diri dalam berbagai tingkatan pada suatu hierarki, tidak hanya dalam bentuk demonstrasi atau kerusuhan saja akan tetapi juga melalui berbagai organisasi politik.

LUASNYA PARTISIPASI POLITIK

Dalam masyarakat primitif dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang lain. Adalah bermanfaat untuk mempertimbangkan partisipasi politik dalam arti hierarkis, akan tetapi harus pula diingat beberapa tingkatan partisipasi mungkin tidak terdapat dalam beberapa sistem politik. Tidak semua sistem politik memiliki bentuk pemilihan, beberapa sistem sangat membatasi dan melarang rapat-rapat umum serta demonstrasi, sedangkan lainnya melarang pembentukan partai politik dan tipe lain dari organisasi politik atau non politik
Tujuan voting mungkin untuk memilih ( secara langsung ataupun tidak langsung ) suatu pemerintahan atau berbagai pejabat, atau anggota badan legislative menyetujui tidaknya mengenai usul-usul tertentu dengan jalan referendum atau plebisit. Arti voting juga berbeda sesuai dengan tujuan pemilihan. Faktor-faktor lain, seperti luasnya hak suara juga dapat mempengaruhi pentingnya arti voting. Dalam beberapa sistem politik voting dapat memainkan peranan yang sangat besar, seperti menentukan partai mana atau orang mana yang akan memegang kekuasaaan politik untuk suatu masa tertentu. Akan tetapi dalam sistem voting lain, voting mungkin merupakan peristiwa yang sedikit lebih besar daripada suatu upacara ritual dengan orang-orang yang berkuasa dan berusaha mendapatkan legitimasi bagi pemerintahannya. Akan tetapi apapun juga tujuan voting tersebut sedikit meragukan kalau hal itu sangat berbeda pada suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya.
Keanggotaan partai politik memberikan contoh yang berguna dari problema pertama. Maurice Duverger telah memperlihatkan dengan jelas bagaimana partai politik dapat melandaskan diri pada beberapa tipe keanggotaan. Adalah penting sekali untuk memperhitungkan lingkungan tertentu yang mana berbagai organisasi harus bekerja. Betapa pun juga perlu untuk memperhitungkan sampai mana keanggotaan organisasi sukarela bersifat aktif atau pasif.








SIAPA YANG BERPARTISIPASI DAN MENGAPA

Sejauh ini kita hanya menyinggung masalah apati, tetapi dalam menyelidiki sebab-sebab untuk berpartisipasi tidak boleh tidak kita harus bertanya mengapa beberapa orang mengihindari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah saja. Semua ini menjadi semakin penting sehubungan dengan fakta bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bnetuk yang paling banyak dalam aktivitas politik, merupakan minoritas dari anggota masyarakat. Macam-macam istilah diterapkan pada mereka yang tidak turut serta dan mereka dilukiskan secara berbeda-beda sebagai apatis, sinis, alienasi dan anomi.
Sejauh ini partisipasi politik, sifat yang paling penting dari seseorang yang paling apatis adalah kepasifannya atau tidak adanya kegiatan politik namun demikian adalah penting untuk dipertimbangkan, apakah apati harus dibatasi pada mereka yang menjauhkan diri dari semua tipe partisipasi poltik, atau apakah istilah tersebut harus diterapkan secara luas terhadap mereka yang menjauhkan diri dari partisipasi yang aktif.
Morris Rosenberg, mengsugestikan tiga alasan pokok untuk menerangkan apati politik. Kesimpulannya didasarkan pada satu seri wawancara tidak berstruktur yang mendalam. Alasan pertama adalah konsekwensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk individu yang merasa bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Alasan Rosenberg kedua adalah individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sinisme, seperti halnya apati meliputi kepasifan dan ketidak aktifan relatif, merupakan suatu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidak aktifan. Robert Agger dan rekanan mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan yang buruk dari sifat manusia dan dengan bantuan suatu alat skala sikap yang dibuat untuk mengukur derajat terhadap para responden mereka bersikap sinis, baik secara pribadi maupun secara politis.
Maka sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan, bahwa pesimisme adalah lebih realistis daripada optimisme dan bahwa individu harus memperhatikan kepentingan sendiri, karena masyarakat itu pada dasarnya bersifat egosentris. Secara politisme menampilkan diri dalam berbagai cara. Seseorang yang sinis luar biasa mungkin saja merasa bahwa partisipasi politik dalam bentuk apapun juga adalah sia-sia dan tidak berguna, dengan demikian dia mengikuti barisan orang yang apatis secara total. Akan tetapi bagi orang lain sinisme mereka hanya membatasi partisipasi atau hanya dianggap sebagai satu-satunya cara realistis untuk melihat persoalan. Karena itu sinisme tidak dapat menghindari partisipasi pada semua tingkat hierarki, walaupun sinisme itu mingkin memberikan suatu penjelasan mengenai non partisipasi oleh orang-orang tertentu pada tingkat khusus.
Dalam setiap kasus, Templeton menemukan bahwa apara responden yanmg memiliki score anomi tinggi memiliki tingkat lebih rendah pada minat pengetahuan dan partisipasi polotik daripada mereka dengan score anomi rendah. Ada sedikit keraguan bahwa apati dapat diterangkan dengan sinisme, alienasi atau anomi. Namun sangat diragukan apakah secara tunggal atau secara kolektif kata-kata tersebut memeberikan penjelasan yang lengkap. Tingkah laku politik seperti dikemukakan oleh proses sosialisai politik, merupakan bagian integral dari tingakah laku sosial.
Akan tetapi penting untuk membedakan dengan jelas antara apati, sinisme, alienasi dan anomi. Didefinisikan secara sederhana apati adalah tidak ada atau kurangnya minat, sinisme adalah suatu sikap tidak senang dan kecewa, sedangkan alienasi dan anomi keduanya menyangkut perasaaan kerenggangan atau keterpisahan dari masyarakat, tetapi alienasi mempunyai ciri permusuhan, anomi dicirikan dengan kebingungan. Fakta yang terdapat mengemukakan, bahwa mereka yang apatis secara total, paling tidak adalah sinis dan lebih sering terasing atau bersifat anomis. Karena itu adalah penting untuk menghubungkan alienasi dengan ungkapan permusuhan yang ekstrim, termasuk penggunaan kekerasan. Ditengah masyarakat yang alienasi bersifat luas dan sistem politiknya hanya memiliki legitimasi yang terbatas sebagai benstuk permusuhan terhadap sistem politik khususnya dan sistem sosial pada umumnya.
Penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai suatu manivestasi alienasi politik. Rasa permusuhan terhadap suatu rezim tertentu atau bahkan terhadap suatu sistem sosial tertentu tidak perlu mengambil satu bentuk kekerasan. Sejak penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai manivestasi daripada alienasi politik, adalah menyesatkan untuk mengasosiasikan hal terakhir itu semata-mata dengan ketidak aktifan politik. Jelas bahwa bayak dari mereka yang aktif secara politis pada beberapa tingkat tertentu bisa bersikap sinis terhadap gejala politik dan bersikap apatis tehadap tipe partisipasi lainnya.
Sejumlah studi electoral di berbagai negara menunjukkan bahwa hasil voting ternyata banyak sekali berbeda dari kelompok pemilih yang satu dengan yang lain, dan penelitian ini telah di ikhtisarkan oleh S.M. Lipset. Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perang sang politik lewat kontak pribadi dan organisatoris dan lewat media massa, maka besar kemungkinan dia turut serta dalam kegiatan politik. Jelas bahwa keterbukaan atau kepekaan ini kiranya berbeda dari satu orang dengan orang lainnya, dan bagaimana pun juga hal ini merupakan bagian dari proses sosialisai politik.
Karakteristik sosial seseorang seperti status sosio ekonomisnya, kelompok ras atau etnis, usia, seks dan agamanya baik ia hidup didaerah pedesaan atau dikota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua memepengaruhi partisispasi polotiknya. Walaupun penerimaan rangsangan politik dan sifat dari karakteristik pribadi maupun karakteristik sosial seseoran itu penting dalam mempengaruhi luasnya aktivitas politik, tetapi penting juga untuk memeprhitungkan lingkungan atau keadaan politiknya.
Demikian pula syarat legal bagi suatu sistem pemilihan dapat mempengaruhi partisipasi politik. Faktor lain seperti sifat dari sistem partai juga penting. Perbedaan regional juga menyajikan tipe dari factor lingkungan lainnya yang sering menjadi dasar munculnya keaneka ragaman dalam tingkah laku electoral dan bentuk-bentuk lain dari partisipasi politik. Betapapun juga diluar contoh-contoh khusus, perbedaan yang benar-benar penting dalam lingkungan politik adalah hal-hal yang memadai suatu sistem olitik yang menjadi bagian dari suatu tipe atau kelompok tertentu.
Ada cukup alasan untuk percaya, bahwa cirri-ciri pribadi karakterisik sosial seseorang adalah penting dalam semua tipe sistem politik, walaupun cirri-ciri khusus yang penting ternyata berbeda dari satu sistem ke sistem lain.








4
PENGREKRUTAN POLITIK

Proporsi individu dalam suatu masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik, yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administratif, merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Proporsi ini boleh dikatakan hampir-hampir tidak bertambah bila mereka yang mencari jabatan politik dan jabatan administratif dimasukkan, seperti yang seharusnya jika melakukan penilaian terhadap pengrekrutan politik yang efektif.
Adalah penting untuk menyelidiki pengrekrutan bagi satu birokrasi, bukan hanya karena perbedaan antara politikus dan administrator itu sudah pasti kabur dalam masyarakat totaliter. Hubungan antara para politisi dan anggota-anggota senior dari badan administratif adalah sedemikian rupa sehingga pengaruh para politisi terhadap administrasi dan pengaruh para administrator terhadap bidang politik sangat besar. Hal ini bukan berarti bahwa pengaruh yang satu selalu lebih besar daripada pengaruh yang lain, juga bukan hendak mensugestikan adanya sejenis ekuilibrium atau kekuatan-kekuatan lawan-imbang, hubungan antara keduanya tentu saja akan berbeda pada system politik yang satu dengan system politik yang lain dan dalam beberapa hal mereka merupakan kekuatan yang bertentangan, sedang dalam peristiwa lain keduanya merupakan kekuatan yang saling melengkapi dan sering kali merupakan bentuk campuran dari keduanya.
Penataan kelembagaan setiap system politik merupakan faktor relevan lain dalam pengrekrutan politik. Apakah suatu sistem politik memiliki penataan kelembagaan yang Unitarian ataupun bersifat federal, atau sejauh mana terdapat peleburan atau pemisahan di antara kekuasaan-kekuasaan.

SISTEM PENGREKRUTAN POLITIK

Sistem pengrekrutan politik tentu saja memiliki memiliki keragaman yang tiada terbatas walaupun dua cara khusus, seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap sebagai yang paling penting. Kedua cara ini tentu saja memiliki banyak sekali keragaman dan banyak diantaranya memiliki implikasi penting bagi pengrekrutan politik. Suatu metode pengrekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat banyak sistem politik, adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau dengan kekerasan. Penggulingan dengan kekerasan suatu rezim politik, apakah hal itu dapat berlangsung dengan coup d’etat, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat, sering kali walaupun tidak selalu bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat-tingkat lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari metode-metode sedemikian itu adalah penggantian para pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan dalam personil birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.
Berbeda dengan system patronage, akan tetapi juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personil tertentu, ada lagi satu alat pengrekrutan yang jelas dapat disebutkan sebagai mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Walaupun sekarang dapat dikemukakan bahwa pemimpin partai konservatif di Inggris itu tidak timbul lagi sejak adanya pemilihan oleh suara anggota-anggota parlemen konservatif, sistem politiknya tetap memaksakan sejumlah pembatasan kontekstual dengan cara mengurangi jumlah pemimpin-pemimpin konservatif potensial dari mana pilihan tersebut dimunculkan.
Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksaan pengrekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah dengan jalan Koopsi. Secara tepat Koopsi itu meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada dan walaupun hal ini hampir umum terdapat dalam lembaga-lembaga politik. Metode pengangkatan anggota. Badan Kehakiman biasanya dianggap kurang bervariasi daripada halnya para pemegang jabatan politik dan pejabat-pejabat administratif. Bagaimanapun juga cara-cara pemilihan yang dipakai dalam system politik sebagai sarana untuk memilih politikus dan pemegang jabatan administrative atau kehakiman akan menjadi perhatian kita sekarang.
Suatu pemilihan dapat dinyatakan sebagai sarana untuk memilih di antara dua alternatif atau lebih, dengan jalan pemberian suara, akan tetapi dengan mengatakan hal sedemikian ini, pentinglah untuk mengakui adanya keanekaragaman yang tiada terbatas pada system-sistem pemilihan. Hak untuk ikut serta dalam pemilihan dapat dibatasi pada taraf yang berbeda-beda dan metode khusus yang digunakan untuk memberikan suara serta menghitung suara itu mengalami keserbaragaman yang banyak sekali. Beberapa pemilihan dapat dilukiskan secara tidak langsung, yaitu para pemilih memberikan suaranya untuk suatu kelompok individu yang kemudian merupakan satu badan pemilih presiden dan wakil presiden, yang seterusnya memimpin pemilihan kedua untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan yang dipertaruhkan.
Semua itu mencakup peristiwa langsung dari para pemegang jabatan oleh para pemilih, walaupun pilihan dari dari para pemilih tadi mungkin dibatasi oleh kualifikasi-kualifikasi hukum yang ditetapkan bagi para pemegang jabatan politik dan oleh metode-metode yang mana partai politik melakukan seleksi terhadap para calon kandidat mereka. Hak pilih orang dewasa yang universal merupakan dasar paling umum bagi pemberian suara pemilih, akan tetapi hal ini biasanya dibatasi oleh factor-faktor seperti kewarganegaraan, kesehatan jiwa dan catatan kejahatan. Dalam beberapa system politik pembatasan seperti itu dilakukan lebih luas lagi dan mencakup kriteria lain.
Pembatasan-pembatasan atas hak pilih kiranya mempunyai pengaruh yang penting pada tingkah laku voting, karena itu juga terhadap pribadi yang akan dipilih untuk menduduki jabatan politik. Pembatasan atas hak pilih secara histories penting dalam membantu menjelaskan persekutuan-persekutuan partai dan polarisasi elektoral. Dampaknya pun berbeda dengan dengan dampak cara voting. Sistem-sistempemilihan yang didasarkan atas pluralitas sederhana terlalu membesar-besarkan perbandingan kursi yang diperoleh partai yang menang dalam badan legislatif, sehubungan dengan suara dukungan yang diberikan dengan akibat timbulnya kerugian dipihak lawan, terutama pada partai politik ketiga atau partai-partai kecil lainnya.
Dibanyak negara lainnya, koalisi-koalisi merupakan norma dan kemungkinan berlangsungnya sering diberi fasilitas-fasilitas dengan adanya sistem-sistem pemilihan yang didasarkan pada perwakilan yang proporsional sebanding. Keanekaragaman tipe dari perwakilan yang proporsional itu banyak sekali.dan tipe-tipe diasosiasikan dengan hasil-hasil khusus. Hubungan antarasistem-sistem pemilihan, tingkah laku, voting dan sistem-sistem partai sangat komplek, yaitu bahwa ada hubungan memeng tidak dapat diragukan, akan tetapi tidak dapat dikatakan umpamanya bahwa pluralitas sederhana menyebabkan timbulnya sistem dua partai juga tidak dapat dinyatakan bahwa perwakilan proporsional akan menyebabkan system multi partai. Sistem partai adalah produk karakteristik sosial dari masyarakat yang bersangkutan, bukan produk dari system pemilihannya.



Suatu faktor yang agak kurang penting adalah metode pemberian suara. Betapapun juga faktor-faktor lain mengenai pemberian suara tetap merupakan peristiwa penting. Pada kebanyakan peristiwa pemilihanterdapat pertandingan yang berlangsung antara beberapa partai, seperti juga antara calon-calon perorangan karena mayoritas para pemilihmengidentifikasikan dirinya dengan suatu partai. Dibeberapa negara lain persaingan partai dilembagakan, dengan jalan mencantumkan nama partai pada surat suara atau lebih penting lagi dengan praktik menyodorkan daftar calon-calon partai pada para pemilih dan meminta para pemberi suara untuk memilih calon dari partainya.
Karena itu piliha yang dibuat oleh partai sangat penting. Selanjutnya urgensi pilihan ini menjadi semakin meningkat apabila sesuatu dukungan partai dipusatkan dengan ketat, sebagaimana yang mungkin terjadi di distrik-distrik pemilihan tertentu, sehingga untuk memperoleh pencalonan partai dalam distrik pemilihan tanpa kecuali selalu akan merupak jaminan. Sistem pemilihan didasarkan atas perwakilan proporsional biasanya menghasilkan lebih sedikit partai-partai dan lebih sedikit calon-calon independen dengan kesempatan yang lebih besar untuk dipilih tentunya.
Untuk menjamin pencalonan diperlukan dukungan dari satu partai karena dukungan tersebut merupakan langkah penting menuju suksesnya hasil pemilihan bagi calon-calon perorangan dan merupakan bagian penting dari pengrekrutan politik. Kepemimpinan partai mencegah pencalonan seseorang yang tidak disukai, sebaliknya menjadi sarana untuk jaminan pencalonan seseorang yang disukainya.
Pengawasan regional atau local tidak perlu berarti seleksi terhadap para calon yang tidak disukai oleh partai nasional, juga tidak menutup adanya kerjasama anatara organisasi-organisasi partai tingkat nasional dan tingkat lainnya. Secara normal hal itu berarti bahwa seleksi dilakukan dalam kerangka prosedural umum terhadap partai sebagai keseluruhan dan sering kali diberi supervisi oleh organisasi nasional akan tetapi hal itu juga berarti bahwa pilihan calon yang efektif itu dilakukan pada tingkat regional atau tingkat lokal.
Penggunaan pemilihan pendahuluan dibandingkan dengan metode-metode alternatif seleksi calon dapat dianggap penting. Kenyataan meunjukkan bahwa pemilihan pendahuluan diharuskan secara hukum. Hal ini berarti bahwa calon harus sudah siap untuk memeprjuangkan kampanye pemilihan umum untuk menjamin pencalonannya. Betapun juga bentuk pemilihan pendahuluan pasti berbeda pada beberapa peristiwa pemilihan pendahuluian berlangsung terbuka dan setiap pemberi suara dapat berpartisipasi walaupun pada kebanyakkan peristiwa hanya boleh memberikan suara dalam satu tempat pemilihan pendahuluan dari satu partai saja. Selanjutnya walaupun pemilihan pendahuluan tidak diragukan dapat memudahkan partisipasi politik, namun penting untuk dicatat bahwa kehadiran pemilih ternyata sangat bervariasi.
Walaupun terdapat perbedaan, baik didalam walaupun diantara system politik pada metode yang digunakan dalam melakukan seleksi para calon, namum terdapat kecenderungan luas pada pengambilan keputusan penting dalam seleksi calon untuk lebih banyak dipusatkan pada tingkat lokal atau regional daripada tingkat nasional. Perbedaan yang lebih penting dalam banyak hal tidak berasal dari padat pengawasan paratai atas pelaksanaan seleksi akan tetapi dari doktrin konstitusional mengenai pemisahan dan fungsi kekuasaan.
Secara umum dapat dinyatakan semakin lama suatu partai berkuasa, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menduduki jabatan pemerintahan yang senior dan harus pula menyiapkan diri untuk menempuh jalan hiereki kementrian. Betapapun juga jika suatu partai terlalu lama berada dalam periode oposisi kemudian mendapat kesempatan untuk berkuasa maka pengangkatan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sedemikian tadi untuk pos-pos senior adalah lebih besar kemungkinannya.
Walaupun sistem politik negara berkembang telah memeperoleh kemerdekaannya itu bebas dari dominasi kolonial selama sekian generasi. Pertentangan dalam aktivitas pengrekritan politik banyak terjadi di masyarakat berkembang dan prosesnya cenderung berlangsung relatif dan tidak sistematis. Sedang dalam masyarakat totaliter pengrekrutan tersebut berlangsung sangata systematis sekali.

PENGREKRUTAN JABATAN ADMINISTRATIF

Trainning dan pengrektutan secara sistematis untuk pemegang jabatan politik tidak sama dinegara demikrasi barat, akan tetapi ada sedikit persamaaanya dengan pengrekrutan para pemegang jabatan adminstratif. Pengrekrutan itu pertama-pertama didasarkan atas factor kegunaan dan masuknya para calon kedalam birokrasi biasanya dicapai dengan beberapa bentuk ujian yang dibuat untuk menguji faktor tersebut.
Filsafat yang ada dibalik system ini tidak sulit untuk dipahami juga bukan tidak mungkin untuk dibenarkan. System patronage yang merupakan dasar umum pengrekrutan di kebanyakan negara pada waktu itu dapat diterima atas dasar bahwa perubahan personil adalah sehat dan demokratis. Walaupun kebanyakan pegawai sipil kini telah direkrut melalaui system kegunaan, pengrekrutan tidak dipusatkan dam setiap departemen melakukan ujian serta membuat pengangkatan sendiri.
Hingga akhir-akhir ini training bagi pegawai sipil didasarkan atas konsep pendidikan dinas atau konsep pendidikan kejuruan dan hanya sedikit diberikan dengan instruksi khusus. Dalam prakteknya kecocokan itu meruapakan factor uatama dalam pengrekrutan administrative kecuali jika peristiwa patronase merupakan determinan tunggal. Latar belakang sosio ekonomis sering dianggpa penting karena diasosiasikan secara langsung atau tidak langsung dengan kompetensi, sedangkan masalah asal etnis dianggap penting di negara-negara seperti kanada, yang mengusahakan adanya keseimbangan antara para pegawai sipil yang berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis. Betapapun juga dibeberapa negara lain, tekanan jauh lebih besar diletakkan pada faktor-faktor seperti loyalitas politis dan asal etnis. Dalam masyarakat berkembang yang dahulunya mengalami jajahan, usaha-usaha yang gigih sering dilakukan untuk menciptakan birokrasi, yang anggotanya diambil dari penduduk pribumi walaupun pemberian kepercayaan kepada para anggota administrasi kolonial yang terdahulu adalah umum terjadi pada tahun-tahun awal kemerdekaan.
Tujuan akhir suatu masyarakat totaliter seperti dijelaskan oleh undang-undang Nazi Civil Service adalah untuk menciptakan birokrasi dengan masalah loyalitas politik adalah mutlak dan lebih diutamakan daripada kemampuan. Sesungguhnya dalam keadaan demikian itu tidak terdapat seorang birokrat pun yang loyalitas politiknya diragukan dan dapat dianggap sebagai kompeten. Akan tetapi peristiwa ini memberikan kesulitan khusus dalam masa-masa transisi.
Jika terjadi perubahan fundamental dalam sistem politik banyak sekali terjadi pergantian jabatan politik dan administratif. Tentu saja pemegang jabatan politik mengalami pergantian yang lebih drastis, akan tetapi adalah menyesatkan untuk menganggap bahwa hal ini hanya merupakan pergantian suatu kelompok oleh kelompok oposisi, sepeti yang dinyatakan oleh Lewis Edinger dalam studinya tentang masa peralihan dari rezim Nazi ke Republik Jerman Barat.




SIAPA YANG DIREKRUT DAN MENGAPA?

Kepustakaan tentang siapa-siapa yang mencapai jabatan politik dan jabatan administratif sangat luas sekali. Tambah lagi sejauh menyangkut Negara-negara demokrasi modern, terdapat persetujuan umum bahwa pemegang jabatan politik dan administrative tanpa kecuali selalu tidak mewakili kepentingan golongan rakyat umum. Selanjutnya pola pengrekrutan di kalangan para pemegang jabatan administratif, sebagaimana yang diukur dengan kelas pekerjaan pegawai sipil atasan, adalah serupa di negara demokrasi dan masyarakat berkembang.
Pengrekrutan Politik Serta Teori-teori Elit dan Kelas. Dalam usaha menjelaskan mengapa para pemegang jabatan politik dan administratif diambil dari kelompok-kelompok sosial khusus dari suatu masyarakat, sejumlah ahli mengemukakan bahwa kelompok ini terdiri dari kaum elit dan dalam tangan mereka terpusatkan kekuatan politik. Eksistensi mereka itu tidaklah kebetulan saja, akan tetapi telah dikemukakan adalah hasil dari berbagai kekuatan dalam masyarakat yang menciptakan beberapa bentuk stratifikasi sosial. Tentu saja dasar stratifikasi sosial dapat berbeda dan mungkin didasarkan atas pembagian-pembagian ekonomis dalam masyarakat atau atas dasar konsep suatu hierarki religius atau atas dasar bentuk diferensiasi status atau atas pembagian etnis dan sebagainya. Dalam prakteknya mungkin saja hal tersebut merupakan kombinasi dari semua tadi, akan tetapi masyarakat-masyarakat khusus melukiskan tipe-tipe masing-masing negara demokrasi industri yang modern sering disebut sebagai masyarakat yang terbagi dalam kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.
Suatu teori yang serupa namun terpisah mengemukakan bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan selalu merupakan minoritas kecil atau oligarki, karena semua organisasi tersebut terdiri dari suatu minoritas yang aktif dan satu mayoritas yang tidak aktif. Bahkan suatu organisasi yang memberikan kekuasaan formal kepada seluruh anggota dengan peraturan-peraturan yang dalam prakteknya tunduk kepada pengawasan dan manipulasi suatu minoritas anggota yag aktif dengan perkataan salah seorang penganjurnya, Gaetano Mosca.
Dalam semua masyarakat, dari masyarakat-masyarakat yang berkembang sangat minim dan baru saja mencapai fajar peradaban, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan sangat kuat, akan muncul dua kelas satu kelas yang berkuasa, dan satu kelas yang dikuasai.
Namun demikian Mosca menyatakan bahwa posisi dominan dari minoritas ini tidak hanya disebabkan oleh keuntungan organisasi saja, tetapi kelompok ini juga memiliki keuntungan lain, karena mereka terdiri dari individu yang istimewa. Keistimewaan mereka tidak muncul karena mereka lebih mampu, tetapi karena mereka mempunyai karakteristik yang dihargai oleh masyarakatnya. Para penulis lainnya yang mengembangkan penjelasan Mosca dan Pareto mengemukakan argumentasi bahwa masyarakat industri modern telah mengembangkan tipe-tipe penguasa atau tipe-tipe elit politik tertentu.
Dalam banyak hal teori-teori elit yang tengah berkembang merupakan reaksi terhadap teori kelas dari Karl Marx dan merupakan salah satu usaha untuk menyangkal teori kelas Karl Marx. Terlepas dari penegasan Marx bahwa kelas pekerja pada akhirnya memperoleh kekuasaan politik dan bahwa karena homogenitas kelas pekerja dan kesadaran kelasnya dan karena kebutuhan-kebutuhan pokok manusia harus terpuaskan, yang selanjutnya akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas, maka terdapat perbedaan lain antara teori elit dan teori kelas Marx.
T.B. Bottomore berpendapat bahwa bukan tidak mungkin untuk mengidentifikasikan berbagai elit sebagai kelompok-kelompok yang mempunyai status tinggi dalam suatu masyarakat, suatu kelas politik, atau pengaruh politik dan langsung turut terlibat dalam perjuangan untuk kepemimpinan politik. Kritik pokok atas teori elit dan teori kelas adalah bahwa kedua-duanya tergantung pada kepaduan kelompok maupun kesadaran kelompok. Tidaklah sulit untuk menetapkan, seperti telah kita lihat bahwa pemegang jabatan politik dan administratif seringkali diambil dari kelompok-kelompok sosial khusus dalam masyarakat juga tidak sulit untuk mendemonstrasikan bahwa anggota kelompok ini mempunyai kepentingan bersama, berdasarkan keanggotaan masing-masing kelompoknya.

MENUJU SUATU TEORI PENGREKRUTAN POLITIK

Kenyataan yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat itu diwakili secara tidak sebanding di kalangan para pemegang jabatan politik dan administratif, sering dihubungkan dengan kekutan permintaan. Hal ini jelas demikian, secara terbatas dibuktikan dengan kualifikasi formal yang kadang-kadang ditetapkan bagi para calon pada pemilihan-pemilihan dan secara lebih luas lagi kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan bagi para fungsionaris pemegang jabatan administratif.











Gbr 4 : Sebuah Model Pengrekrutan Politik yang Sederhana

Terlepas dari adanya tuntutan hak, katakanlah lebih banyak duduknyaanggota-anggota wanita di Parlemen atau dikurangi adanya ahli hokum dalam kongres adalah juga penting untuk menimbang, apakah pengadaan melampaui atau justru berada dibawah permintaan. Ini tidak berarti bahwa karena rendahnya permintaan akan anggota wanita di Parlemen maka berarti kurang terwakilinya wanita dalam parlemen.
Daya penyediaan dan permintaan juga dipengaruhi oleh berbagai badan seperti agensi pengrekrutan politik. Kreiteria yang mungkin digunakan dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat di kontrol. Beberapa agensi ini sedikit atau banyak bekerja secara formal, yang lain seluruhnya bersifat informal. Mngkin juga karena tidak adanya agensi pengrekrutan administratif yang dapat dibandingkan dengan partai kelas pekerja pada umumnya mengakibatkan secara tegas tidak adanya orang-orang yang beasal dari kelas sosio ekonomis bawahan duduk sebagai pemegang jabatan administratif. Badan-badan pengrekrutan informal yang terpenting bagi kelompok belakang ini sering kali adalah lembaga pendidikan khusus yang mempersiapkan individu dengan kualifikasi-kualifikasi formal yang diperlukan dan dengan insentif informal mempertimbangkan suatu karier dalam dinas pemerintah.
Badan-badan agensi pengrekrutan biasanya akan menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi cirri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini tentu saja akan mencerminkan permintaan tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan dengan jalan mendorong atau dengan cara menakut-nakuti orang dengan karakteristik atau keterampilan khusus tadi.
Karena banyaknya partai tentunya akan menimbulkan politisi yang berlatar belakang berbeda-beda. Donald Matthews umpamanya menggarisbawahi para senator Amerika, dibagi dalam empat tipe :
  1. Kaum ningrat, yang datang dari keluarga politik dengan status sosial yang cukup tinggi dan terdapat dalam kedua partai.
  2. Kam amatir, yang biasanya berasal dari status sosial agak bawahan, namun sering adalah hartawan dan menampilkan lebih banyak angota Republiken daripada Demokrat.
  3. Kaum professional, yang telah menempuh jalan naik melalui aneka ragam jabatan politik dan menyediakan lebih banyak anggota Demokrat darpada anggota Republiken.
  4. Kaum Agigator, biasanya mempunyai asal sosial yang rendah dan memperoleh jabatan dengan usaha-usaha sendiri.
Demikian pula kriteria yg digunakan oleh partai yang sama di distrik pemilihan yang berbeda-beda, mungkin dapat berbeda banyak sekali.
Sejauh mana pengrekrutan politik itu mengalami berbagai tipe pengawasan adalah penting dalam mempengaruhi sistem pengadaan dan permintaan. Seperti telah kita nyatakan, mungkin ada kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon-calon pemegang jabatan tadi. Beberapa diantaranya mungkin ditetapkan oleh agensi itu sendiri, sedang yang lainnya mungkin ditetapkan oleh negara. Bagaimanapun juga kedua peristiwa itu kiranya mempengaruhi proses pengrekrutan secara mendalam. Tetapi tidak demikian halnya dalam masyarakat totaliter karena pengrekrutan politik itu bidang yang penting dan vital, maka ia memperoleh pengawasan yang ketat. Tentu saja seperti yang telah kita lihat perubahan ekstensif dalam personal biasanya membutuhkan waktu, terutama dalam dalam bidang administratiif. Akan tetapi salah satu metode yang paling penting dalam mempengaruhi perubahan fundamental dalam sisem politk adalah lewat control terhadap proses pengrekrutan politik. Demikianlah penguasa dalam masyarakat totaliter berusaha mengawasi pengrekrutan semua pemegang jabatan politik dan administratif, daripada menyerahkannya kepada badan-badan otonom atau semi otonom.
5
KOMUNIKASI POLITIK

POLA KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada system politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik, merupakan unsur dinamis dari suatu system politik dan proses sosialisasi, partisipasi dan pengrekrutan tergantung pada konikasi. Komunikasi dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap adalah fundamental bagi ketiga hal tadi, karena semuanya menentukan benuk aktivitas politik individu yang bersangkutan. Dalam suatu system politik sumber yang tipikal mungkin adalah seorang calon untuk pemilihan bagi suatu jabatan politik, pesannya akan merupakan serangkaian usul politik, salurannya berupa siaran televisi, pendengarnya adalah anggota kelompok pemilih yang kebetulan memperhatikan siaran dan umpan baliknya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap usul-usulnya.
Berbagai unsur suatu sistem komunikasi politik tidak perlu merupakan bagian struktural dari sistem politik, juga peranan mereka dalam proses yang tidak berkesinambungan dan dapat berubah dari satu situasi ke situasi yang lain. Dalam satu situasi seseorang menjadi sumber dari suatu pesan dan dalam situasi yang lain ia menjadi pendengar, dan dalam peristiwa lainnya lagi ia mungkin menjadi saluran. Demikianlah dalam satu hal seseorang pemegang jabatan politik adalah sumber suatu pesan kepada kumpulan pemilih tetapi dalam hal reaksi dari pihak pemilih, peranan mereka sebaliknya, sedangkan dalam situasi ketiga pemegang jabatan dapat menyampaikan kepada kumpulan pemilih suatu pesan yang berasal dari sumber lain.
Bagi seseorang pemegang jabatan politik, sumber informasinya meliputi rekannya di kantor, para pemegang jabatn administratif sehubungan dengan jabatannya, berbagai sekutu politik, suatu variasi hubungan yang kurang politis , media massa dan barangkali kontak periodik dengan anggota masyarakat lainnya melalui sarana seperti kampanye pemilihan umum, pidato umum dan kunjungan ke berbagai negara. Bagi para pendengar lain sumber-sumber individu yang kurang aktif, pendengar dan saluran-saluran akan cenderung lebih terbatas dan seluruh proses komunikasi politik menjadi lebih berselang-seling.
Peranan media massa dalam komunikasi politik menggambarkan cara-cara tertentu yang mana seluruh proses politik terintegrasi dengan jaringan komunikasi sosial yang lebih luas dan pada umumnya media massa itu sendiri mutlak bersifat politis atau padat dengan masalah-masalah politik. Surat kabar, radio dan televisi pada umumnya memberikan banyak informasi kepada pemakainya, yang mana masalah-masalah politik yang mencakup di dalamnya sedikit sekali, sedang isi-isi hiburan di radio dan televisi pada khususnya seringmerupakan bagian utama. Biasanya hanya bagian-bagian tertentu dari hasil ulasan mereka bersifat khusus politik. Selanjutnya ada perbedaan penting di kalangan media massa.
Dicantumkannya identitas para pembaca, baik berkaitan dengan posisi kelas maupun dukungan partai, setiap surat kabar mampu memilih dan mampu menyajikan materi dengan cara yang paling cocok dengan selera para pembacanya. Dengan kata lain setiap surat kabar biasanya hanya dapat menjangkau bagian tertentu dari rakyat dan berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus dari bagian kelompok tadi. Hal ini jelas ditampilkan oleh kasus di Inggris, dimana terdapat sejumlah surat kabar nasional yang mempunyai kalangan pembaca berbeda-beda secara sosio-ekonomis dan berbeda indentifikasi politiknya, perbedaan serupa juga dapat berlangsung di tempat lain. Betapapun juga di beberapa negara ada pengurangan terhadap kecenderungan ekonomis pada industri surat kabar dan ada juga kompetisi di antara surat kabar, sehingga suatu surat kabar seringkali bisa menikmati satu monopoli dalam satu bidang tertentu. Meskipun begitu surat kabar sedemikian itu tetap melayani sekelompok pembaca tertentu, dalam kasus ini kurang mengidentifikasikan diri dalam kaitan sosio-ekonomis atau politis dan lebih mengidentifikasikan diri secara lokal. Hal yang sama juga terjadi pada radio dan televisi, tetapi perlu diingat bahwa radio dan televisi tidak sama dengan surat kabar, mereka sering kali menghadapi persaingan dari jaringan yang lain dan selanjutnya banyak program-program yang mereka siarkan, tidak brsifat lokal dan tidak khusus ditujukan pada pendengar-pendengar lokal. Telah kita ketahui bahwa kepentingan terhadap media massa pada umumnya berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Karena itu tidak mengherankan jika kita menemukan perbedaan mengenai luasnya minat orang yang mengikuti soal-soal umum, bahkan perbedan tersebut sering mencolok sekali.


Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus, sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut menurut hal-hal yang kita sebut tadi diatas. Kecuali dalam masyarakat primitif yang dicirikan dengan tingkat melek-huruf yang rendah dan tidak memiliki keahlian teknis dan sarana untuk mengembangkan media massa modern, maka barang cetakan dan siaran radio merupakan sarana utama, yang mana informasi politik disampaikan kepada setiap system politik. Bersamaan dengan itu, saluran komunikasi lainnya adalah sangat penting dan jelas lebih politis sifatnya. Kelompok kepentingan dan partai-partai politik meskipun berbeda dari sistem yang satu dengan yang lain sangat vital sekali bagi proses komunikasi karena menyajikan saluran yang dapat menyajikan kontak antara para pejabat politik dan pejabat-pejabat administratif, serta rakyat pada umumnya. Keanggotaan organisasi politik dan quasi politik yang hanya bersifat sementara, akan tetapi para partisipan yang ikut terlibat dalam komunikasi menjadi lebih akrab, dimana informasi diteruskan secara vertikal dari para pemegng posisi yang lebih tinggi dalam suatu hierarki partisipasi dan diteruskan secara horizontal antara para anggota aktivis pada tingkat yang sama, baik sebagai anggota suatu organisai yag sama, maupun antara sesama organisasi.
Terlepas dari media massa dan organisasi yang bersifat formal, ada saluran komunikasi penting ketiga kontak antar individu dan kelompok individu. Jelas hubungan sedemikian itu dalam prakteknya tidak terisolir dari kedua saluran utama lainnya, namun secara analitis penting untuk membicrakannya secara terpisah sebagian karena saluran tersebut tidk seluruhnya terselubungi oleh media massa dan organisasi formal dan sebagian lagi karena saluran tersebut merupakan basis dari suatu teori komunikasi yang penting. Kontak informal atau relasi tatap muka merupakan sarana komunikasi yang paling umum dan paling sering dilakukan dalam setiap masyarakat, walaupun peranannya dalam komunikasi politik mungkin lebih banyak dikaitkan dengan pembentkan pendapat umum daripada hanya dengan penyampaian informasi politik belaka. Pola komunikasi khusus yang dikembangkan oleh suatu sistem politik tidak boleh tidak tergantung pada berbagai faktor dalam masyarakat. Yang paling penting adalah faktor fisik dan teknologis, ekonomis, sosiokultural dan politis. Pada akhirnya komunikasi bergantung pada faktor-faktor fisik dan teknologis, hal ini berate menekankan pentingnya usaha menyelidiki komunikasi dilihat dari titik pandang temporal.

Rintangan alam seperti gunung merapi, gurun pasir, hutan, laut, danau dan sungai sangat penting dalam penentuan pola awal dari komunikasi. Dari segi fisik mungkin terdapat pola komunikasi alamiah sepanjang sungai, lembah dan garis-garis pantai, umpamanya yang kelak dikembangkan menjadi sistem komunikasi pengangkutan darat dan pengangkutan air yang menghubungkan berbagai komunikasi. Isolasi atau integrasi yang relative dari bermacam-macam komunitas di tengah suatu masyarakat tertentu, jelas dipengaruhi secara mendalam oleh jenis pola komunikasi yang tengah berkembang. Hal ini seperti telah dikemukakan, terutama berlaku sebelum berkembangnya sarana komunikasi modern.
Betapapun juga di kebanyakan negara perubahan teknologi banyak mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor fisik dan secara mendalam telah mengubah pola komunikasi. Teknologi modern tidak hanya menambah banyak kemudahan dan kecepatan manusia dan material dapat diangkut dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, tetapi juga telah menghasilkan revolusi yang sama bahkan yang lebih besar dalam komunikasi informasi. Tetapi sejauh mana rintangan alamiah dapat diatasi dan sampai dimana kemajuan teknologi erat hubungannya dengan perkembangan ekonomi? Terlepas dari pembatasan terhadap pengaruh barang cetakan, buta huruf juga terbatas pada pengaruh kata yang di ucapkan, sebab peristiwa tersebut secara pasti dapat dikaitkan dengan perolehan pendidikan. Dalam keadaan demikian kontak tatap muka menjadi luar biasa pentingnya dan merupakan sarana komunikasi yang pokok.

PEMBENTUKAN PENDAPAT UMUM

Kita telah melihat bagaimana masyarakat totaliter berusaha mengontrol system komunikasi untuk mengawasi pendapat umum. Sesungguhnya jelas bahwa system itu sendiri atau bagian-bagian tertentu dari sistem tersebut dengan sengaja dikembangkan untuk mempermudah melakukan kontrol.
Adalah biasa bagi kita untuk berbicara mengenai pendapat umum, seolah-olah pendapat itu massif dan berpadu sifatnya dan hanya dapat diterapkan pada satu hal saja. Bahkan dimana suatu bagian dari pendapat itu diketahui hanya dapat dipikirkan dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok saja. Kenyataan dalam praktek menunjukan adanya jumlah yang tidak terbatas dari pendapat umum mengenai jajaran persoalan yang tiada terbatas pula.

6
KESIMPULAN

SOSIOLOGI POLITIK DAN NILAI-NILAI

Konsep sosialisasi politik dan komunikasi politik seperti yang telah kita definisikan, berkepentingan dengan nilai-nilai yang erat keterlibatan keduanya dengan tingkah laku politik individu. Partisipasi politik dan pengrekrutan politik dapat dianalisa dari segi karakteristik sosial dan cirri-ciri lainnya dari pribadi yang terlibat, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dijelaskan dari segi-segi yang mereka anut. Terlepas sama sekali dari kemudahan yang relatif untuk memperoleh data mengenai cirri-ciri manusia dibandingkan dengan data nilai-nilainya.
Betapapun juga nilai-nilai tersebut dapat dianggap penting selama ia dalam bentuk ideologi karena perkembangan nilai-nilai yang berkaitan dalam pola yang konsisten merupakan kekuatan bagi pembentukan tingkah laku sosial dan lebih khusus lagi bagi pembentukan sikap politik. Tidak hanya ide dan ideologi saja yang dapat mempengaruhi tingkah laku politik, akan tetapi seperti yang dikemukakan oleh Bottomore, setiap konsep dan teori sosiologi mempunyai satu kekuatan ideologis karena pengaruhnya atas pemikiran dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

PERANAN SOSIOLOGI POLITIK

Definisi kita tentang sosiologi politik mengemukakan peranan pokonya untuk menjelaskan hubungan antara gejala sosial dan gejala politik. Akan tetapi untuk memenuhi peranan ini perlu kiranya mengembangkan teori dan metode yang akan mengaitkan macam-macam ilmu pengetahuan sosial secara bersamaan terutama ilmu sosiologi dan ilmu politik. Keempat konsep yang telah kita definisikan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya merupakan suatu usaha untuk menyumbang tugas pemgembangan sosilogi politik sebagai kaitan teoritis dan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Yang mempengaruhi penggunaan nlai-nilaitersebut adalah pengamat dan karena itu nilai tersebut berbeda dari pengamat yang satu dengan yang lain.
Seberapa jauh kemungkinan berlangsungnya hal ini pada waktu sekarang untuk mempergunakan sosiologi politik pada setiap system politik adalah soal lain lagi. Hal ini disebabkan karena penetapan sosiologi politik sebagai satu pendekatan interdisipliner adalah nyatasebagai proses corrsfertilization yang seimbang antara para sosiolog dan ilmuan politik, lebih banyak merupakan tugas bagi hari-hari mendatang daripada suatu prestasi pada waktu sekarang.



33
Share this article :

Kunjungan

TERBARU

Entri Populer

Statistik Info

 
Copyright © 2011 - 2013. BERBAGI ILMU SOSIAL - All Rights Reserved | Supported by : Creating Website | MENOREH.Net - Media Partner